Doyan Pamer Kekayaan di Medsos, Istri Kepala BPN Jaktim Vidya Piscaristra Akui Tak Etis

Suara.com - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra dan istrinya, Vidya Piscarista rampung menjalani klarifikasi soal harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/3/2023).

Selesainya menjalani klarifikasi sekitar 10 jam, istrinya, Vidya mengaku tak etis dirinya sebagai istri penyelenggara negara pamer kehidupan mewah di media sosial.

Keduanya datang ke Gedung Merah KPK, Jakarta sekitar pukul 08.30 WIB, mulai menjalani klarifikasi sekitar pukul 09.00 WIB dan selesai sekitar 19.00 WIB.

Usai menjalani klarifikasi, Sudarman sempat memberikan pernyataan menjawab pertanyaan dari media.

"Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke Tim LHKPN KPK, dan saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional," ujarnya.

Sementara itu istrinya, Vidya juga memberikan pernyataan. Dia membantah soal barang yang dikenakannya yang disebut-sebut berharga fantastis, seperti yang dinarasikan di media sosial.

"Jadi yang di sosial media itu enggak benar ya harga-harganya," sebut Vidya membantah.

Lebih lanjut, dia mengaku sebagai istri dari Sudarman seorang penyelenggara negara--yang menjabat Kepala BPN Jakarta Timur, dirinya tak etis memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial.

"Harusnya sih enggak (etis)," jawabnya singkat.

Baca Juga: Nikita Mirzani Senggol Kapolri, Tuding Dito Mahendra Terafiliasi dengan Teroris

Diklarifikasi Asal Usul Kekayaannya

Sudarman dipanggil KPK buntut perilaku istrinya, Vidya Piscarista yang pamer kehidupan mewah di media sosial. Dalam prose klarifikasi Sudarman dicecar soal asal usul harta kekayaannya.

"Dalam proses klarifikasi tersebut, KPK mendalami asal-usul dan perolehan harta ataupun aset saudara Sudarman sebagaimana disampaian dalam LHKPN-nya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Klarifikasi itu dilakukan KPK guna memastikan data yang disampaikan Sudarman dalam LHKPN (Laporan Harta Penyelenggara Negara) miliknya berkesesuaian.

"Apakah sudah sesuai antara faktual harta yang dimiliki dengan yang dilaporkan," kata Ali.

"Klarifikasi LHKPN merupakan rangkaian proses untuk memastikan kepatuhan dan kebenaran pelaporan LHKPN para Penyelenggara Negara," sambungnya.