Suara.com - Beredar video dengan narasi yang mengklaim transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai kampanye Ganjar Pranowo supaya menang dari Anies Baswedan.
Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube LIDAH RAKYAT pada 27 Maret 2023. Hingga artikel ini dipublikasikan, video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 2.500 kali.
Dalam thumbnail, kanal YouTube ini membagikan foto Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Presiden Jokowi dengan narasi seolah-olah uang Rp300 T Kemenkeu untuk kampanye Ganjar.
Adapun narasi yang dibagikan dalam thumbnail sebagai berikut.
"KEPENTINGAN BUSUK TERBONGKAR UANG 300T KEMENKEU TERNYATA UNTUK KAMPANYE GANJAR DEMI BISA KALAHKAN ANIES"
Sementara itu, berikut narasi dalam unggahan.
"Terungkap!Penggelapan 300t Kemenkeu Untuk Danai Kampanye Ganjar Demi Bisa Menang Dari Anies!!"
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Minta Bambang Tri dan Gus Nur divonis Hukuman Mati
Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebutkan transaksi Rp300 T di Kemenkeu untuk danai kampanye Ganjar itu tidak benar.
Setelah ditelusuri, video tersebut sama sekali tidak membahas bahwa transaksi Rp300 T di Kemenkeu yang ramai menjadi sorotan ini digunakan untuk membiayai kampanye Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo demi mengalahkan Anies.
Faktanya, dari awal sampai akhir video, narator hanya membacakan berita yang identik dengan artikel Harianhaluan.com berjudul "Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Dinilai Perlu Didalami Lagi, Berpotensi Ada Korupsi" yang dipublikasikan pada 22 Maret 2023 lalu.
Video yang diunggah oleh akun LIDAH RAKYAT merupakan hasil editan dengan menampilkan potongan-potongan video yang isinya tidak saling berkaitan.
Salah satu video membahas mengenai tidak adanya sanksi pidana bagi para pejabat yang telat melaporkan LHKPN. Para pejabat hanya akan disanksi administrasi jika telat melaporkan harta kekayaannya.
Setelah dilihat sampai akhir, video tidak membahas mengenai uang Rp300 T dipakai untuk mendanai kampanye Ganjar Pranowo.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Minta Bambang Tri dan Gus Nur divonis Hukuman Mati
-
CEK FAKTA: Ammar Zoni Meninggal di Sel karena Overdosis
-
Dukung Mahfud Ungkap Transaksi Janggal Rp349 T, Fahri Hamzah Sentil DPR: Sekarang Waktunya Bersuara, Jangan Senyap!
-
Daftar Pihak-Pihak yang Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023
-
Sudah Merah Sejak 2020, Tapi Kemenkeu Kesulitan Temukan Alat Bukti Pelanggaran Rafael Alun
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional