Suara.com - Beredar video dengan narasi yang mengklaim transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai kampanye Ganjar Pranowo supaya menang dari Anies Baswedan.
Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube LIDAH RAKYAT pada 27 Maret 2023. Hingga artikel ini dipublikasikan, video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 2.500 kali.
Dalam thumbnail, kanal YouTube ini membagikan foto Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Presiden Jokowi dengan narasi seolah-olah uang Rp300 T Kemenkeu untuk kampanye Ganjar.
Adapun narasi yang dibagikan dalam thumbnail sebagai berikut.
"KEPENTINGAN BUSUK TERBONGKAR UANG 300T KEMENKEU TERNYATA UNTUK KAMPANYE GANJAR DEMI BISA KALAHKAN ANIES"
Sementara itu, berikut narasi dalam unggahan.
"Terungkap!Penggelapan 300t Kemenkeu Untuk Danai Kampanye Ganjar Demi Bisa Menang Dari Anies!!"
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Minta Bambang Tri dan Gus Nur divonis Hukuman Mati
Berdasarkan penelusuran, klaim yang menyebutkan transaksi Rp300 T di Kemenkeu untuk danai kampanye Ganjar itu tidak benar.
Setelah ditelusuri, video tersebut sama sekali tidak membahas bahwa transaksi Rp300 T di Kemenkeu yang ramai menjadi sorotan ini digunakan untuk membiayai kampanye Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo demi mengalahkan Anies.
Faktanya, dari awal sampai akhir video, narator hanya membacakan berita yang identik dengan artikel Harianhaluan.com berjudul "Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Dinilai Perlu Didalami Lagi, Berpotensi Ada Korupsi" yang dipublikasikan pada 22 Maret 2023 lalu.
Video yang diunggah oleh akun LIDAH RAKYAT merupakan hasil editan dengan menampilkan potongan-potongan video yang isinya tidak saling berkaitan.
Salah satu video membahas mengenai tidak adanya sanksi pidana bagi para pejabat yang telat melaporkan LHKPN. Para pejabat hanya akan disanksi administrasi jika telat melaporkan harta kekayaannya.
Setelah dilihat sampai akhir, video tidak membahas mengenai uang Rp300 T dipakai untuk mendanai kampanye Ganjar Pranowo.
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka klaim yang menyebutkan transaksi Rp300 T Kemenkeu untuk mendanai kampanye Ganjar adalah hoaks.
Narasi tersebut masuk dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Jokowi Minta Bambang Tri dan Gus Nur divonis Hukuman Mati
-
CEK FAKTA: Ammar Zoni Meninggal di Sel karena Overdosis
-
Dukung Mahfud Ungkap Transaksi Janggal Rp349 T, Fahri Hamzah Sentil DPR: Sekarang Waktunya Bersuara, Jangan Senyap!
-
Daftar Pihak-Pihak yang Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023
-
Sudah Merah Sejak 2020, Tapi Kemenkeu Kesulitan Temukan Alat Bukti Pelanggaran Rafael Alun
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI