Suara.com - Belakangan ini ramai menjadi sorotan korupsi tukin atau tunjangan kinerja yang diduga terjadi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).
Terkait dugaan kasus itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif turut buka suara. Ia mengakui bahwa memang terdapat indikasi beberapa orang di ditjen tersebut turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Kendati demikian, Arifin enggan menjelaskan lebih rinci terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi di internal Ditjen Minerba tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) pada Senin (27/3/2023) siang.
Di hari yang sama, tim penyidik juga bergerak ke lokasi lain untuk menggeledah kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Lantas, seperti apakah fakta-fakta korupsi tukin tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Dugaan korupsi tukin pegawai ESDM
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik dilakukan setelah menemukan dugaan kasus korupsi tukin baru di Kementerian ESDM.
Kini, KPK telah menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. KPK menduga ada korupsi yang dilakukan dalam pemotongan tukin pegawai Kementerian ESDM tahun anggaran 2020-2022.
Baca Juga: Baru Sekedar Ucap, Pengunduran Diri Ary Egahni dari NasDem Belum Dinyatakan Secara Tertulis
Awal mula kasus
Adapun kasus ini bermula dari adanya aduan masyarakat yang telah diterima oleh KPK. Mendapatkan aduan itu, lembaga antirasuah pun bergegas untuk menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
Setelah berhasil menemukan bukti yang cukup, KPK pun kemudian menetapkan sejumlah orang yang secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban.
Identitas penanggung jawab tak dipublikasikan
Ali sendiri enggan membeberkan nama para pelaku yang diduga melakukan korupsi tukin. Menurutnya, begitu penyelidikan dinilai cukup, maka identitas para pelaku, termasuk kronologi perbuatan pidana sampai dengan pasal yang disangkakan akan dibeberkan.
KPK juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai tersangka maupun para saksi, agar mereka bersikap kooperatif dengan hadir di meja para penyidik.
Berita Terkait
-
Baru Sekedar Ucap, Pengunduran Diri Ary Egahni dari NasDem Belum Dinyatakan Secara Tertulis
-
Ngeri Pejabat Istana Diduga Terima Suap, IPW : KPK Harus UsutTuntas Dugaan Suap Wakil Menteri Hukum dan HAM
-
7 Fakta Kasus Dugaan Korupsi di Kementerian ESDM, Siapa Sosok Tersangkanya?
-
Ary Egahni Ben Bahat Jadi Tersangka Korupsi, Partai NasDem Tak Bakal Berikan Bantuan Hukum
-
Partai NasDem Tak Kaget Lagi Dengar Ary Egahni Ben Bahat Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah