Diawali ketika pimpinan RDP, Ahmad Sahroni mengatakan akan mengadakan RDP lanjutan jika dirasa perlu mendengar keterangan dari Sri Mulyani.
"Pak Mulfachri, kita akan undang dengan forum yang sama dengan mengundang ketua Komite Nasional TPPU bersama nanti," kata Sahroni di ruangan rapat kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).
"Berarti ada rapat lagi, kan mubazir rapat hari ini untuk apa kira-kira begitu," ujar Mulfachri.
Belum selesai Mulfarchi menyampaikan pendapatnya, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Adies Kadir menyela. Setelahnya, Mulfachri kembali melanjutkan pendapatnya dan tetap merasa RDP kali ini mubazir apabila Sri Mulyani tidsk hadir.
"Interupsi pimpinan," kata Adies.
"Seharusnya rapat ini bisa mengklarifikasi semua hal terkait dengan semua spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait kasus ini, jadi kalau kita harus menggelar rapat lagi, saya kira itu sesuatu yang mubazir," ucap Mulfachri.
Selepas Mulfachri menyampaikan argumennya, Adies kemudian menjelaskan jika Sri Mulyani harus menghadiri rapat tingkat regional ASEAN yang digelar di Bali. Oleh sebab itu, kehadiran Sri Mulyani tidak bisa dipaksakan hari ini.
"Terkonfirmasi hari ini Ibu Sri Mulyani memimpin rapat dengan menteri ekonomi se-ASEAN di Bali, jadi ini satu tugas engara yang tidak mungkin juga beliau wakilkan," jelas Adies.
Sahroni lalu meminta persetujuan forum untuk memulai RDP. Tiba-tiba, Anggota Komisi III Fraksi Demorkat menyela dan hendak mengajukan interupsi. Namun Sahroni tidak mengindahkan hal tersebut.
Baca Juga: 'Saya Ndak Mau!' Mahfud MD Ogah Diinterupsi Saat Jelaskan Soal Rp 349 Triliun di Komisi III DPR
"Setuju ya teman-teman?," tanya Sahroni.
"Setuju," jawab forum
"Supaya diskusinya lebih mantap pada permulaan, kalau enggak nanti debat cuma karena sri mulyani enggak datang sayang," ucap Sahroni.
"Interupsi pimpinan," kata Santoso
"Udah udah ya, Pak Santoso," timpal Sahroni.
Sri Mulyani Absen
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertanyakan absennya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sejatinya Sri Mulyani diharapkan datang sebagai anggota Komite.
Adapun Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustivandana sudah hadir di ruangan. Mereka berdua hadir dalam kapasitas sebagai ketua dan sekretaris Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kemudian menanggapi interupsi Habiburokhman yang ingin mengkonfirmasi perihal absennya Sri Mulyani.
"Ya jawabannya sebenarnya Bu Sri Mulyani ada kegiatan lain. Cuma karena pak ketua komite sudah hadir mungkin di kesempatan lain kalau memang Bu Sri Mulyani akan dijadirkan di kesempatan lain nanti akan kita undang," kata Sahroni.
"Tapi hari ini, dalam forum ini kita semua pengen informasi isu Rp349 tilrilun ini akan lebih dalam untuk kita sikapi. Agar publik tidak bertanya-tanya," ujarnya.
Menanggapi Sahroni, Habiburokhman menyatakan seberapa pentingnya kehadiran Sri Mulyani dalam rapat hari ini. Mengingat persoalan mengenai transaksi Rp 349 Triliun tidak terlepas daei Sri Mulyani.
"Justru itu pimpinan. Kemarin dialog kita adalah ingin mencari kejelasan di hari ini. Karena itu kan karena persoalan ini menyangkut keterangan tiga pihak Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani dan pak Kepala PPATK karena ini pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini. Ada kegiatan lain, kegiatan apa gitu lho," tanya Habibrokhman.
Sahroni kemudian menyampaikan informasi tentang kegiatan lain yang sedang dijalankan Sri Mulyani berkaitan dengan pertemuan agenda ekonomi.
Sahroni sendiri memhami pentingnya kehadiran Sri Mulyani, namun begitu ia berpandangan rapat tetap bisa berjalan mengingat ada Mahfud dan Ivan.
Kendati begitu, Habiburokhman meminta penjelasan tegas atas absennya Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
'Saya Ndak Mau!' Mahfud MD Ogah Diinterupsi Saat Jelaskan Soal Rp 349 Triliun di Komisi III DPR
-
Dicari-cari Anggota DPR saat Rapat Bahas Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: ke Mana Sri Mulyani?
-
Baru Mulai Langsung Panas, Rapat soal Transaksi Janggal Rp 349 T Bareng Mahfud CS Dihujani Interupsi Anggota Dewan
-
Menkeu Sri Mulyani Dicari-cari DPR Gegara Absen Rapat Bahas Transaksi Rp 349 Triliun
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam