Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat tidak melaksanakan mudik lebaran 2023 menggunakan sepeda motor. Sebab potensi kecelakaannya dinilai tinggi.
Budi mengatakan ini usai mengggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait kesiapan menghadapi lebaran Idul Fitri 1444 H di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Menurut Menhub Budi Karya Sumadi imbauan tersebut disampaikannya merujuk data yang dimiliki Polri.
"Kami mengimbau dengan segala kerendahan hati supaya seyogyanya tidak mengendarai motor," kata Budi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2023).
Sebagai alternatifnya, Budi menawarkan masyarakat untuk mengikuti program mudik gratis. Beberapa moda transportasi yang disediakan meliputi bus, kereta dan kapal.
"Semua kementerian dan juga Polri menyedikan bus mudik gratis, ada juga di kapal, dan kereta api," katanya.
Prediksi Puncak Arus Mudik
Polri sebelumnya memprediksi puncak arus mudik lebaran Idul Fitri 2023 terjadi pada 20 dan 21 April. Sejumlah langkah pun diklaim telah disiapkan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengungkap sebagian masyarakat diperkirakan akan melakukan kegiatan mudik sejak 18 April sore.
Baca Juga: Larang PNS DKI Bawa Mobil Dinas untuk Mudik, Heru Budi: Dibawa Pulang Saja Nggak Boleh
"Kita pastikan tanggal 18 sore itu masyarakat sudah ada yang akan melakukan kegiatan perjalanan mudik," kata Firman kepada wartawan di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2023).
Sedangkan arus balik lebaran menurut Firman diprediksi terjadi pada 25 dan 26 April 2023. Ia memastikan seluruh anggotanya akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan sejak 17 April nanti.
"Kami akan segera menugaskan beberapa perwira pengawas dan jajaran karena bergelar di seluruh jalan tol itu sudah mulai pasca gelar pasukan pada tanggal 17," katanya.
Tak Ada One Way
Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, Polri bersama stake holder terkait juga memutuskan tidak akan memberlakukan one way atau sistem satu arah di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan ini diambil berdasar hasil evaluasi dari pengalaman masa mudik lebaran tahun lalu.
"Telah disiapkan Jasa Marga di Cikampek lajur 4x2 sehingga isu kemarin dari Cipularang tertahan karena one way di Cikampek, kita tidak berlakukan one way di Cikampek," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua