Ngeri! 5 Fakta Oknum Pemerintah-Aparat Terlibat Sindikat Perdagangan Orang di Batam

Suara.com - Kasus sindikat perdagangan orang yang semakin meresahkan menjadi fokus pemerintah. Maraknya kasus penipuan agen penyalur tenaga kerja Indonesia kini ditangai langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud MD tampak berkunjung dan melakukan peninjauan ke kota Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/4/2023). Diketahui, lokasi itu menjadi salah satu gerbang penyaluran tenaga migran Indonesia.

Dari peninjauan tersebut, Mahfud pun mengungkap fakta-fakta 'mengerikan' dari sindikat perdagangan orang. Simak inilah 5 fakta selengkapnya.

TPPO Indonesia meningkat

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sendiri diungkap Mahfud, setiap tahunnya menunjukan tren peningkatan.

Berdasarkan data dari World Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

Modus yang digunakan dalam TPPO

Tak hanya mengungkap adanya peningkatan, Mahfud pun menyebut fakta adanya rekrutmen tenaga migran Indonesia ini dilakukan dengan berbagai macam modus. Sejumlah modus tersebut ditemukan usai pemerintah menangani ribuan korban TPPO.

"Kebanyakan dari mereka direkrut secara nonprosedural, berbagai PMI (pekerja migran Indoneija) ini dipekerjakan sebagai pelaku online scam," jelas Mahfud MD dalam seminar di Batam, Kamis (6/4/2023).

Baca Juga: Soimah Kesal Oknum Pegawai Pajak Gebrak Meja, Bangunan Pendopo pun Ditaksir Habis Rp50 Miliar

"Mereka diminta untuk melakukan penipuan seperti investasi, love scam, operator dalam judi online, hingga penipuan berkedok pencucian uang," sambungnya.

Sebut ada keterlibatan oknum pemerintah dan aparat

Melihat kasus TPPO yang semakin masif ini, Mahfud pun mengungkap fakta mengerikan lainnya. Ia pun menyebut bahwa TPPO ini tentu melibatkan banyak pihak, teemasuk oknum pemerintah dan aparat.

"Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam ini bukan orang biasa lagi pelakunya. (Jika orang biasa pasti) susah terkoordinasi dengan baik. Pastinya melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, bahkan pihak swasta," beber Mahfud melalui keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Minta semua pihak melaporkan dugaan TPPO

Tak hanya meninjau, Mahfud pun memperingatkan banyak pihak untuk segera melaporkan dugaan TPPO yang terjadi di sekitar mereka.

"Kalau masih belum mampu menyelesaikan jangan diam. Ayo kerjakan apa kita mampu, segera laporkan. Ini lembaga yang dibentuk negara untuk mengatasi pekerja migran, bukan LSM," pesan Mahfud.

Sebut hukum penindakan TPPO di Batam "macet"

Mahfud pun ikut mengomentari soal penindakan kasus TPPO di Batam yang dianggap masih belum optimal.

"Kenapa saya hadir ke sini (ke Batam)? Karena hukum penindakan TPPO di sini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya saya akan rapatkan di Jakarta, agar kita lebih tahu cara penyelesaiannya gimana," tutup Mahfud.

Kontributor : Dea Nabila