Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membongkar dugaan tindak pidana kasus perdagangan orang (TPPO) di Batam, Kepulauan Riau. Ia juga sudah membahasnya bersama Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait perkembangan kasus yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu.
Menurut laporan BP2MI, ada jutaan tenaga migran yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Disebutkan pula jika mereka diiming-imingi uang banyak, namun nyatanya diperlakukan dengan buruk. Atas dasar ini, Mahfud MD bersama 'jurus-jurusnya' berupaya membongkar TPPO.
Modus Kapal Tenggelam
Mahfud MD mengatakan bahwa penenggelaman kapal yang menewaskan 22 pekerja migran di perairan Johor, Malaysia, dilakukan secara sengaja. Ia lantas mengungkap berbagai macam modus yang dipakai. Salah satunya, dijadikan budak, di mana jika sakit akan dibuang ke laut.
"Itu perbuatan jahat. Orang dikirim ke luar negeri lalu dijadikan budak, kalau sakit ditenggelamkan atau dilempar ke laut. Kasus semacam itu terjadi banyak di dunia, Indonesia mulai terjerat hal-hal seperti itu, kejahatan perdagangan sudah dimulai," kata Mahfud di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (1/4/2023).
Sebelumnya, aktivis migran Romo Paschalis dalam laporannya menyebut modus serupa yang terjadi di Tanjung Pengalih. Sebuah kapal membawa ratusan orang dengan dalih datang ke Malaysia sebagai turis. Padahal, mereka dibawa untuk bekerja. Terlebih tempat itu juga bukan tujuan wisata.
Datangi Langsung ke Batam
Dalam upaya pembongkaran TPPO, Mahfud mendatangi langsung Pelabuhan Batam Center pada Rabu (5/4/2023). Tempat ini diduga menjadi lokasi penyaluran perdagangan pekerja migran rute Batam-Tanjung Pengalih Malaysia. Ia diketahui sampai di sana pada pukul 11.30 WIB.
Di pelabuhan, Mahfud melihat pos jaga BP2MI, memasuki jalur pemeriksaan imigrasi, dan meninjau kapal yang akan berangkat ke Malaysia. Ia menyebut hanya melakukan peninjauan secara fisik berdasarkan laporan yang diterima. Lebih lanjutnya, nanti disampaikan.
Baca Juga: Mahfud MD Mengeluh Kasus TPPO di Batam Macet, Kepala BP2MI Janji Akan Proses Hukum Oknum
"Saya tentu melihat secara fisik (kondisi pelabuhan Batam Center), berdasarkan apa yg dilaporkan kepada pemerintah pusat. Saya melihat dulu, nanti ada kesimpulan," ungkap Mahfud MD, Rabu (5/4/2023).
Berhasil Kantongi Daftar Jaringan
Dari kunjungannya itu, Mahfud menyebut ada uang banyak dalam TPPO. Ia bahkan mengklaim sudah mengantongi daftar jaringan yang nanti bakal diuji kebenarannya. Ia juga menegaskan pemerintah akan serius memberantas karena tindakan ini mengancam jiwa para korban.
"Yang jelas ini sangat membahayakan dan melibatkan uang banyak, mengancam kemanusiaan, bukan jiwa saja, tetapi kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak, di tempat-tempat tertentu, dipekerjakan di kapal, dia tidak digaji, paspornya ditahan dan sebagainya," ujar Mahfud.
"Saya sudah punya daftar jaringan sindikat jaringan PMI ilegal yang akan diuji sahi dulu. Pemerintah tidak akan main-main. Sesudah nanti di Jakarta kita akan olah data dulu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap bahwa sindikat PMI ilegal di Batam juga melibatkan oknum di pemerintahan dan swasta. Ia lantas berjanji akan mengusut adanya dugaan tersebut dan segera menyampaikannya ke publik.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Mengeluh Kasus TPPO di Batam Macet, Kepala BP2MI Janji Akan Proses Hukum Oknum
-
Waktu Imsak di Batam Hari Ini 6 April 2023 Beserta Doa Sahur yang Dibaca Rasulullah
-
CEK FAKTA: Mahfud MD Bongkar Ijazah Arteria Dahlan Palsu, Dikti Pindah-pindah, Benarkah?
-
Jadi Sorotan Publik, Ini Profil Biodata Mahfud MD yang Sempat Berseteru dengan Arteria Dahlan
-
CEK FAKTA: 2 Anggota DPR Saling Bunuh Pasca Rapat Dengan Mahfud MD Gegara Saling Bongkar Aib
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Skandal Sepak Bola China: Eks Everton dan 72 Pemain Dijatuhi Sanksi Seumur Hidup
Terkini
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai
-
Dilantik Jadi P3K Paruh Waktu, Nurul Akmal: Alhamdulillah, Tapi Kayak Gak Adil
-
Digerebek di Fly Over Hingga Kontrakan, Polda Metro Sikat Jaringan Sabu 5,3 Kg di Tangsel
-
Kisruh Dana Kolegium Dokter Indonesia, PP PDUI Laporkan Eks Ketua dan Bendahara ke Polisi
-
Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Mensesneg Sebut Evaluasi Menteri Tiap Hari, Ganti Jika Perlu
-
6 Fakta Krusial Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK KemenHAM 2026 Hari Ini, Lolos atau Tidak?
-
Bareskrim Turun Tangan! Isu Saham Gorengan Diselidiki Usai IHSG Terjun Bebas
-
Kritik Wacana Pengganti PT, Said Abdullah: Indonesia Multikultural, Tak Cocok Kawin Paksa Fraksi
-
Jampidsus Geledah Rumah Eks Menteri dan Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Kemenhut
-
Kemenko Kumham Imipas dan LPSK Perkuat Sinergi Keadilan Restoratif bagi Pemulihan Korban