Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membongkar dugaan tindak pidana kasus perdagangan orang (TPPO) di Batam, Kepulauan Riau. Ia juga sudah membahasnya bersama Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait perkembangan kasus yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu.
Menurut laporan BP2MI, ada jutaan tenaga migran yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Disebutkan pula jika mereka diiming-imingi uang banyak, namun nyatanya diperlakukan dengan buruk. Atas dasar ini, Mahfud MD bersama 'jurus-jurusnya' berupaya membongkar TPPO.
Modus Kapal Tenggelam
Mahfud MD mengatakan bahwa penenggelaman kapal yang menewaskan 22 pekerja migran di perairan Johor, Malaysia, dilakukan secara sengaja. Ia lantas mengungkap berbagai macam modus yang dipakai. Salah satunya, dijadikan budak, di mana jika sakit akan dibuang ke laut.
"Itu perbuatan jahat. Orang dikirim ke luar negeri lalu dijadikan budak, kalau sakit ditenggelamkan atau dilempar ke laut. Kasus semacam itu terjadi banyak di dunia, Indonesia mulai terjerat hal-hal seperti itu, kejahatan perdagangan sudah dimulai," kata Mahfud di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (1/4/2023).
Sebelumnya, aktivis migran Romo Paschalis dalam laporannya menyebut modus serupa yang terjadi di Tanjung Pengalih. Sebuah kapal membawa ratusan orang dengan dalih datang ke Malaysia sebagai turis. Padahal, mereka dibawa untuk bekerja. Terlebih tempat itu juga bukan tujuan wisata.
Datangi Langsung ke Batam
Dalam upaya pembongkaran TPPO, Mahfud mendatangi langsung Pelabuhan Batam Center pada Rabu (5/4/2023). Tempat ini diduga menjadi lokasi penyaluran perdagangan pekerja migran rute Batam-Tanjung Pengalih Malaysia. Ia diketahui sampai di sana pada pukul 11.30 WIB.
Di pelabuhan, Mahfud melihat pos jaga BP2MI, memasuki jalur pemeriksaan imigrasi, dan meninjau kapal yang akan berangkat ke Malaysia. Ia menyebut hanya melakukan peninjauan secara fisik berdasarkan laporan yang diterima. Lebih lanjutnya, nanti disampaikan.
Baca Juga: Mahfud MD Mengeluh Kasus TPPO di Batam Macet, Kepala BP2MI Janji Akan Proses Hukum Oknum
"Saya tentu melihat secara fisik (kondisi pelabuhan Batam Center), berdasarkan apa yg dilaporkan kepada pemerintah pusat. Saya melihat dulu, nanti ada kesimpulan," ungkap Mahfud MD, Rabu (5/4/2023).
Berhasil Kantongi Daftar Jaringan
Dari kunjungannya itu, Mahfud menyebut ada uang banyak dalam TPPO. Ia bahkan mengklaim sudah mengantongi daftar jaringan yang nanti bakal diuji kebenarannya. Ia juga menegaskan pemerintah akan serius memberantas karena tindakan ini mengancam jiwa para korban.
"Yang jelas ini sangat membahayakan dan melibatkan uang banyak, mengancam kemanusiaan, bukan jiwa saja, tetapi kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak, di tempat-tempat tertentu, dipekerjakan di kapal, dia tidak digaji, paspornya ditahan dan sebagainya," ujar Mahfud.
"Saya sudah punya daftar jaringan sindikat jaringan PMI ilegal yang akan diuji sahi dulu. Pemerintah tidak akan main-main. Sesudah nanti di Jakarta kita akan olah data dulu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkap bahwa sindikat PMI ilegal di Batam juga melibatkan oknum di pemerintahan dan swasta. Ia lantas berjanji akan mengusut adanya dugaan tersebut dan segera menyampaikannya ke publik.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Mengeluh Kasus TPPO di Batam Macet, Kepala BP2MI Janji Akan Proses Hukum Oknum
-
Waktu Imsak di Batam Hari Ini 6 April 2023 Beserta Doa Sahur yang Dibaca Rasulullah
-
CEK FAKTA: Mahfud MD Bongkar Ijazah Arteria Dahlan Palsu, Dikti Pindah-pindah, Benarkah?
-
Jadi Sorotan Publik, Ini Profil Biodata Mahfud MD yang Sempat Berseteru dengan Arteria Dahlan
-
CEK FAKTA: 2 Anggota DPR Saling Bunuh Pasca Rapat Dengan Mahfud MD Gegara Saling Bongkar Aib
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri