Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Maliyanasari menolak wacana kenaikan tarif bus TransJakarta. Ia menilai belum seharusnya moda angkutan umum berbasis bus itu dinaikan tarifnya.
Apalagi, kenyamanan saat menggunakan bus itu disebutnya masih sangat kurang. Ia tak terima jika nantinya tarif naik tapi untuk berdiri saja harus berdempetan dengan pengguna lain.
"Pengguna TransJakarta di jam sibuk itu adalah mereka para pekerja, pada waktu tersebut penumpang TJ itu penuh luar biasa. Jangankan duduk, berdiri saja masih susah kadang-kadang. Kebangetan kalau tarif TJ naik," ujar Eneng kepada wartawan, Rabu (12/4/2023).
Seharusnya, kata Eneng, TransJakarta mencari cara atau strategi agar penumpukan atau penuhnya penumpang pada saat jam sibuk bisa berkurang, bukan malah menambah beban bagi para pengguna.
"Terobosan pelayanan TJ juga masih belum maksimal, masih banyak yang harus dibenahi dari pelayanan transportasi publik. PR rute yang terintegrasi, tarif yang terintegrasi dan penyesuaian akan rute dampak dari pembangunan MRT/LRT, ini yang mestinya jadi prioritas alih-alih menaikkan tarif," tuturnya.
Karena itu, ia menyarankan pihak Transjakarta membuat terobosan menguntungkan bagi penumpang yang bekerja dan penduduk yang berpenghasilan rendah, seperti tunjangan tiket dan lainnya.
"Di Singapura ada voucher bus bagi penduduk berpenghasilan rendah. Atau memberikan tarif tiket yang lebih murah bagi mereka yang berlangganan mingguan atau bulanan," pungkasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui adanya rencana kenaikan tarif angkutan umum TransJakarta. Namun, belum dipastikan kapan kebijakan ini akan diberlakukan.
Untuk itu, pihaknya lebih dulu melakukan cek ombak atas rencana ini. Lewat sosial media resmi, Dishub DKI juga sudah bertanya kepada masyarakat mengenai kenaikan tarif.
Baca Juga: PSI Sambangi Markas Golkar, Elite Partai Beringin: Halo, Apa Kabar? Welcome
Melalui Instagram Story @dishubdkijakarta, disampaikan pertanyaan soal apakah masyarakat setuju jika tarif Mikrotrans pukul 05.00 WIB-07.00 WIB naik menjadi Rp 1.000 atau Rp 2.000.
Pertanyaan selanjutnya menanyakan soal apakah masyarakat setuju jika tarif bus Transjakarta BRT dan non-BRT serta Transjabodetabek naik menjadi Rp 4.000 sepanjang hari atau Rp 5.000 sepanjang hari atau Rp 4.000 pukul 05.00 WIB-19.00 WIB atau Rp 5.000 pukul 19.00 WIB-22.00 WIB.
Syafrin menyebut hasil jawaban masyarakat dari pertanyaan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyesuaian tarif TransJakarta, Transjabodetabek, serta Mikrotrans.
"Terkait survei kenaikan tarif, bahwa ini sebenarnya lebih kepada cek ombak. Kami harapkan ini (hasil cek ombak) sebagai bahan evaluasi kami (terkait tarif transportasi umum)," ujar Syafrin dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI, Senin (3/4/2023).
Selain itu, kenaikan tarif ini juga disebutnya berdasarkan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Tujuannya agar tarif Transjakarta bisa menyeimbangkan biaya Kereta Rel Listrik (KRL) yang bakal naik.
"Kami menerima surat usulan dari DTKJ terkait usulan penyesuaian tarif untuk mengimbangi adanya kenaikan tarif di layanan KRL," ucap Syafrin.
Berita Terkait
-
PSI Sambangi Markas Golkar, Elite Partai Beringin: Halo, Apa Kabar? Welcome
-
Bahas Koalisi Besar, Giring Boyong Jajaran PSI Sambangi Markas Golkar Temui Airlangga
-
Ade Armando Menangis Usai Gabung Partai Solidaritas Indonesia, Yakin Bisa Lolos Pemilu 2024
-
Kuncoro Jadi Tersangka KPK, Heru Budi Tunjuk Welfizon Yuza Sebagai Dirut Transjakarta
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!
-
Sempat Dinonaktifkan, Mensos Pastikan BPJS PBI 106 Ribu Pasien Katastropik Aktif Otomatis
-
Hampir Separuh Laut Dunia Kini Tercemar Sampah: Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Pelajar Tewas Gegara Jalan Berlubang di Matraman, Polisi Dalami Faktor Infrastruktur