Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mau warga yang mudik ke kampung halaman membawa kerabatnya dari daerah saat balik ke Jakarta. Namun, ia belum berencana menggelar operasi yustisi saat arus balik nanti.
Operasi yustisi sudah pernah diadakan di era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Para pemudik yang kembali diperiksa KTP-nya dan jika bukan warga Jakarta diminta untuk pulang ke daerah.
Namun, kegiatan ini dihentikan oleh eks Gubernur Anies Baswedan. Ia menganggap siapapun punya kesempatan yang sama datang ke Jakarta untuk mengadu nasib.
Meski belum ada instruksi dari Heru, Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono menyebut pihaknya masih ada kemungkinan menggelar operasi yustisi.
"Kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," ujar Joko kepada wartawan, Kamis (13/4/2023).
Sejauh ini, pihaknya masih mengandalkan pencatatan lewat RT dan RW tempat pemudik tinggal. Namun, cara ini tak berarti tidak mengizinkan pendatang baru datang ke Jakarta.
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu," ucapnya.
"Saya pikir dengan mereka lapor kepada RT dan RW operasi yustisi tidak perlu. Tapi ya kita melihat perkembangan kalau memang diperlukan kita akan lakukan itu," ucapnya.
Karena itu, ia tak melarang siapapun datang ke Jakarta. Namun, urusan tempat tinggal hingga pekerjaan akan menjadi tanggungan masing-masing.
Baca Juga: Perombakan Besar-besaran, Heru Budi Rotasi 796 Pejabat Pemprov DKI
"Kalau mau datang ya silahkan saja datang ke Jakarta tapi ya itu tadi ada jaminan tempat tinggal," pungkasnya.
Larangan Heru
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau para pemudik yang kembali ke Jakarta untuk mengajak kerabatnya di daerah. Hal ini berbeda dengan pendahulunya, Anies Baswedan yang membebaskan siapapun datang ke Jakarta tanpa terkecuali.
Melalui jajarannya, Heru meminta agar para petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kependudikan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hingga pemadam kebakaran untuk menyampaikan imbauan tak membawa kerabat saat pulang kembali ke Jakarta.
"Nanti di dalam proses kembalinya masyarakat ke Jakarta, dari dinas kependudukan bersama Satpol PP mungkin bersama perhubungan juga untuk bisa menjaga atau memberitahukan kepada warganya untuk tidak kembali membawa kolega," ujar Heru saat apel kesiapsiagaan jelang Hari Raya Idulfitri di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).
Lebih lanjut, Heru Budi mengaku sebenarnya tak melarang warga luar daerah untuk datang ke Jakarta. Namun, ia meminta mereka yang ke ibu kota memiliki keterampilan atau memang sudah mendapatkan pekerjaan.
Ia menyebut alasannya tak ingin warga tak berketerampilan datang ke Jakarta karena tingkat kepadatan penduduk di Jakarta sudah sangat tinggi. Dikhawatirkan nantinya mereka yang datang malah membawa masalah baru.
"Jakarta penduduknya sudah 11,7 juta. Boleh saja tapi memiliki pekerjaan, memiliki keteranpilan yang memang bertugas di Jakarta, kira-kira begitu. Bukannya nggak boleh," ucapnya.
Ditanya soal apakah akan menggelar operasi yustisi saat musim arus balik, Heru Budi tak menjawab.
Selain itu, ia juga berpesan kepada para petugas untuk mengingatkan warga yang mudik agar memperhatikan keamanan rumahnya saat berangkat.
"Artinya sampaikan kepada mereka listrik harus dipastikan aman, gas segala macam di dapur masing masing, untuk kalau dalam waktu yang lama dicabut, dan juga aman dari pencurian," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Warga Jakarta Saat Ini Kelebihan 6 Juta Jiwa, Sekda DKI: Susah Juga Ngurusnya
-
Kapolri Terjunkan Lima Jenderal Bintang 3 Kawal Mudik Lebaran 2023
-
Perombakan Besar-besaran, Heru Budi Rotasi 796 Pejabat Pemprov DKI
-
Catat! Ini Waktu yang Tepat Mudik untuk Hindari Kemacetan
-
Pemprov DKI Bakal Bangun Jaringan Pipa Air Limbah di Perkotaan, Heru Budi Minta Galiannya Tak Ganggu Warga
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?