Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate menjawab soal tidak hadirnya Ketua Umum Surya Paloh pada pertemuan pertemuan silaturahmi ketum parpol pro pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) kemarin. Sama seperti jawaban beberapa pihak, Johnny menyebut kalau Surya Paloh tak bisa hadir karena berada di luar negeri.
"Pak Surya Paloh di LN baru sampe kemarin siang, baru balik," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Meski begitu, ia tak menjawab secara gamblang apakah Surya Paloh mendapatkan undangan dari Jokowi untuk hadir berkumpul bersama ketum parpol pro pemerintah lainnya. Johnny mengaku belum mengecek karena dirinya yang tengah sibuk menyiapkan KTT ASEAN di Labuan Bajo.
"Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo cek persiapan KTT ASEAN," ungkapnya.
Ketidakhadiran Surya Paloh pada pertemuan seluruh ketum parpol pro pemerintah dinilai sebagai bentuk manuver Jokowi terhadap Partai NasDem. Surya Paloh dianggap sudah diabaikan Jokowi.
Johnny menilai kalau tak dianggapnya Partai NasDem oleh lingkaran parpol koalisi pemerintah hanya bagian dari dinamika politik.
"Kalau soal anggap menganggap itu namanya dinamika politik," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Menurut Johnny, hal yang paling penting ialah komitmen Partai NasDem dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Yang penting komitmennya," ucapnya.
Baca Juga: Hasil Survei: Dianggap Penerus Jokowi, Prabowo Diprediksi Menang Dua Putaran di Pilpres
Johnny menjelaskan bahwa komitmen Partai NasDem menjadi bagian pemerintahan saat ini tidak tergoyahkan sejak awal. Komitmen tersebut, dikatakan Johnny terus dipegang NasDem hingga akhir masa tugas.
"Komitmen NasDem yang tidak tergoyahkan dari awal itu adalah komitmen kami bersama-sama pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019 dan komitmennya bersama pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik," tuturnya.
Karena komitmen NasDem dengan pemerintahan Jokowi hanya akan dipegang hingga akhir masa tugas, maka menurut Johnny kondisinya akan berubah pada 2024.
"Setelah 2024 ke sana, itu kan lain soal," ucapnya.
Manuver Jokowi
Absennya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh dalam pertemuan ketua umum parpol pro pemerintah bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) lalu dianggap semakin memperlihatkan manuver Jokowi.
Berita Terkait
-
Cuek Bebek Dinilai Sudah Tak Dianggap, NasDem: Komitmen Kami Bersama Jokowi Sampai Selesai Masa Tugas
-
Lapor Keputusan Dukung Pencapresan Ganjar, PPP Bakal Menghadap Jokowi di Istana Siang Ini
-
CEK FAKTA: Jokowi dan Kapolri Antar Jenazah Ferdy Sambo Sampai ke Rumah Duka Setelah Eksekusi Mati
-
Manuver Tega Jokowi pada Surya Paloh, Anggap Lawan Main Catur yang Tak Punya Peluang Menang tapi Tak Kunjung Diskakmat
-
Klaim Kalahkan Obama dan Putin, Jhon Sitorus Puji Capaian Jokowi Ini Jelang Lengser
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu