Komnas HAM Desak Pemerintah Blokir Situs Loker dari Myanmar, Imbas Kasus Perdagangan Orang

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah memblokir situs-situs berbasis media sosial (medsos) yang kerap mempromosikan lowongan kerja (loker) di negara langganan kasus tindak pidana perdangan orang (TPPO).

Desakan tersebut disampaikan lantaran banyak WNI yang menjadi korban TPPO di sejumlah negara jiran.

"Menurut saya pemerintah juga harus sesegera mungkin melakukan blokir situs-situs medsos yang terus mempromosikan lowongan kerja Thailand, Myanmar dan berapa negara di ASEAN yang selama ini sudah terbukti menjadi kedok untuk perekrutan korban TPPO scaming," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).

Anies mendesak, langkah itu harus diterapkan untuk meminimalisasi terjadinya kasus serupa seperti di Myanmar. Sebab proses evakuasi WNI korban TPPO dari Myanmar bukan hal yang gampang.

"Jadi ini juga mesti simultan dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasir keberangkatan yang terus menerus terjadi. Padahal sudah banyak korban yang dievakuasi dengan proses-proses yang tidak mudah," sebut Anis.

Kasus Naik Penyidikan

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri telah meningkatkan kasus dugaan TPPO yang terjadi pada WNI di Myanmar ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan dilakukan usai ditemukannya unsur pidana.

"Bareskrim telah melaksanakan gelar perkara terkait kasus tersebut dan hasilnya meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

20 WNI Dievakuasi

Baca Juga: Kasus Perdagangan Orang WNI ke Myanmar Naik Penyidikan, Sudah Ada Tersangka?

Sejumlah 20 WNI korban TPPO di daerah konflik Myawaddy, Myanmar telah berhasil dibebaskan. Upaya pembebasan dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon di Myanmar dan KBRI Bangkok di Thailand.

Adapun, dalam pelaksanaan KBRI Yangon bekerja sama dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy --tempat para WNI tersebut disekap, hingga akhirnya dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand.

Kedua puluh WNI tersebut dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yaitu pada 5 Mei 2023 sebanyak empat orang, dan 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang. Tim Pelindungan WNI KBRI Bangkok selanjutnya akan membawa mereka ke Bangkok untuk menjalani proses pemulangan.