Suara.com - Aktivis 98 Nezar Patria menyebut semua elemen bangsa tidak menginginkan watak rezim orde baru (orba) kembali berlaku di Indonesia. Untuk itu, dia memberikan contoh pemimpin yang dinilai jauh dari karakter orba, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Semua tentu tidak ingin itu terjadi. Terutama, watak kekuasaan seperti orba, karena ongkosnya sangat mahal," kata Nezar di Graha Pena 98, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).
Pasalnya, rezim tersebut dinilai telah membungkam suara, merampas tanah, menindas rakyat, memberedel media, hingga mengintervensi partai politik.
"Jadi, jika ada suara kritis, langsung dituduh PKI, kelar itu. Dituduh PKI kelar. Mati secara politik, pokoknya tidak ada ruang," ujar Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) pada 1995-1998 itu.
Nezar berharap agenda reformasi dari mahasiswa bersama rakyat pada 1998 untuk menumbangkan orba bisa tetap bertahan.
"Saya kira 98 apa pun orang bilang, '98 berhasil atau tidak berhasil, saya kira itu berhasil. Berhasil tentu saja tidak sempurna, karena watak 98 itu mendobrak," ucapnya.
Sebab, kata Nezar, agenda reformasi membawa Indonesia menjadi negara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berasal dari rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Nezar menyebut Jokowi sebagai presiden yang berasal dari rakyat, lalu bisa menjadi Wali Kota Solo, menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga terpilih sebagai Presiden RI.
"Presiden kita yang sekarang Pak Jokowi itu buah demokrasi," tegas Nezar.
Baca Juga: Jepang Nan Jauh di Mata, Pulau Buru Terkenang Sepanjang Hayat
Dia mengatakan sulit melihat sosok seperti Jokowi yang berakar dari rakyat menjadi pemimpin Indonesia bila negara dikuasai rezim orba.
"Selama orba, enggak ada rakyat berdaulat. Rakyat enggak pernah diajak bicara agenda pembangunan. Tidak ada namanya Musrembang segala macam, semua terpusat, korporatis, dan di bawah kendali Orba," tandas Nezar.
Berita Terkait
-
Eks Korban Penculikan Ini Sebut Penyelesaian Konflik Pelanggaran HAM 1998 Berjalan Progresif
-
Jusuf Kalla Minta Jokowi Netral: Jangan Demokrasi Kembali ke Zaman Orde Baru, Disuruh Aparat Memihak
-
Jokowi Disorot Media Asing Soal Pelanggaran HAM Indonesia: 500 Ribu Orang Tewas
-
Jepang Nan Jauh di Mata, Pulau Buru Terkenang Sepanjang Hayat
-
Denny Siregar Singgung Soal Upaya Mengkaburkan Jejak Rezim Orde Baru: Target Mereka Pemilih Muda
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
Sampah Setinggi 6 Meter di Pasar Induk Kramat Jati Berhasil Dibersihkan
-
Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tiba di Gedung KPK Pagi Ini
-
Ada Lebaran Betawi, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lapangan Banteng
-
OTT KPK di Tulungagung: Selain Bupati Gatut Sunu Wibowo, 15 Orang Juga Diamankan
-
Tiba di Pakistan, Tim Perunding Iran Ingatkan Pengalaman Pahit Dikhianati AS
-
Jaga Kelestarian Alam, Ekowisata Mangrove di Lombok Timur Ini 'Mengalah' Demi Napas Lingkungan
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL