Suara.com - Aktivis 98 Nezar Patria menyebut semua elemen bangsa tidak menginginkan watak rezim orde baru (orba) kembali berlaku di Indonesia. Untuk itu, dia memberikan contoh pemimpin yang dinilai jauh dari karakter orba, yaitu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Semua tentu tidak ingin itu terjadi. Terutama, watak kekuasaan seperti orba, karena ongkosnya sangat mahal," kata Nezar di Graha Pena 98, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).
Pasalnya, rezim tersebut dinilai telah membungkam suara, merampas tanah, menindas rakyat, memberedel media, hingga mengintervensi partai politik.
"Jadi, jika ada suara kritis, langsung dituduh PKI, kelar itu. Dituduh PKI kelar. Mati secara politik, pokoknya tidak ada ruang," ujar Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) pada 1995-1998 itu.
Nezar berharap agenda reformasi dari mahasiswa bersama rakyat pada 1998 untuk menumbangkan orba bisa tetap bertahan.
"Saya kira 98 apa pun orang bilang, '98 berhasil atau tidak berhasil, saya kira itu berhasil. Berhasil tentu saja tidak sempurna, karena watak 98 itu mendobrak," ucapnya.
Sebab, kata Nezar, agenda reformasi membawa Indonesia menjadi negara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berasal dari rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Nezar menyebut Jokowi sebagai presiden yang berasal dari rakyat, lalu bisa menjadi Wali Kota Solo, menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga terpilih sebagai Presiden RI.
"Presiden kita yang sekarang Pak Jokowi itu buah demokrasi," tegas Nezar.
Baca Juga: Jepang Nan Jauh di Mata, Pulau Buru Terkenang Sepanjang Hayat
Dia mengatakan sulit melihat sosok seperti Jokowi yang berakar dari rakyat menjadi pemimpin Indonesia bila negara dikuasai rezim orba.
"Selama orba, enggak ada rakyat berdaulat. Rakyat enggak pernah diajak bicara agenda pembangunan. Tidak ada namanya Musrembang segala macam, semua terpusat, korporatis, dan di bawah kendali Orba," tandas Nezar.
Berita Terkait
-
Eks Korban Penculikan Ini Sebut Penyelesaian Konflik Pelanggaran HAM 1998 Berjalan Progresif
-
Jusuf Kalla Minta Jokowi Netral: Jangan Demokrasi Kembali ke Zaman Orde Baru, Disuruh Aparat Memihak
-
Jokowi Disorot Media Asing Soal Pelanggaran HAM Indonesia: 500 Ribu Orang Tewas
-
Jepang Nan Jauh di Mata, Pulau Buru Terkenang Sepanjang Hayat
-
Denny Siregar Singgung Soal Upaya Mengkaburkan Jejak Rezim Orde Baru: Target Mereka Pemilih Muda
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Rekrutmen TNI AD Bintara dan Tamtama 2025, Lulusan SMA/SMK Merapat! Cek Syarat dan Jadwal di Sini
-
Cek Kesehatan Gratis Sudah Menjangkau Hampir 30 Juta Penerima Manfaat
-
Wamenkum Peringatkan DPR: Semua Tahanan Bisa Bebas Jika RUU KUHAP Tak Segera Disahkan
-
Ogah Batasi, Komdigi Klaim Tak Masalah Warga Punya Banyak Akun Medsos, Asalkan...
-
Ancaman Serius dari DPR, Distributor Pupuk Subsidi Bermasalah Siap-siap Dicabut Izin!
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Terkuak! Kejagung Ogah Kasih Keterangan Soal Pemeriksaan Anak Jusuf Hamka karena Ini
-
Sertijab ke KSP Baru M Qodari, AM Putranto Banjir Air Mata: Saya Tentara tapi Bisa Nangis juga
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!