Suara.com - Anggota DPRD DKI dari PDIP, Gilbert Simanjuntak menyayangkan sikap PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang lepas tanggung jawab soal bocornya Halte Bundaran HI ke kontraktor. Ia menilai perusahaan moda angkutan berbasis bus itu juga punya andil.
Menurut Gilbert, Transjakarta selaku pemilik proyek revitalisasi halte Bundaran HI juga bertugas mengawasi jalannya pengerjaan. Harus dipastikan proyek berjalan lancar tanpa minus, termasuk kebocoran.
"Selama belum serah terima (direvitalisasi), itu betul adalah tanggung jawab kontraktor, tetapi harus diperiksa oleh pengawas," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (18/5/2023).
"Jangan sampai nanti (revitalisasi) sudah selesai, tapi kualitasnya tidak ada," lanjut Gilbert.
Lagipula, Gilbert menyebut Transjakarta memang dari awal kurang transparan mengenai proyek revitalisasi halte. Tak pernah ada komunikasi terbuka ke DPRD DKI mengenai sumber anggaran hingga desainnya.
Karena itu, ia tak heran pengerjaan revitalisasi halte berujung menimbulkan masalah.
"Sejak awal pembangunan, halte ini agak tertutup baik asal anggaran, detail desain, dan sebagainya. Baru setelah timbul masalah, kita mulai melihat dengan seksama," ujarnya.
"Saya sendiri sudah berkali-kali memberi komentar bahwa harusnya bukan halte yang prioritas, tapi angkutannya," tambahnya.
Halte Bocor
Baca Juga: Tak Juga Selesaikan Administrasi, DPRD: Pemprov DKI Tak Niat Jual 417 Bus Transjakarta
Sebelumnya, PT Transjakarta angkat bicara soal kebocoran di halte ikonik Bundaran HI Jakarta Pusat saat hujan deras pada 5 Mei 2023 lalu. Hal ini disebut terjadi lantaran pengerjaan revitalisasi di halte itu belum sepenuhnya rampung.
Direktur Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, karena masih proses pengerjaan, maka saat ini halte tersebut menjadi tanggung jawab dari kontraktor.
"Jadi haltenya itu kan sebagian masih dalam proses, masih dalam tanggung jawab kontraktor," ujar Welfizon di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/5).
Tak hanya di Bundaran HI, halte ikonik lainnya yang mulai dikerjakan sejak era eks Gubernur DKI Anies Baswedan seperti Tosari dan Sarinah juga disebutnya belum selesai direvitalisasi sepenuhnya. Karena itu, ia mengakui masih ada beberapa kendala yang muncul selama dioperasikan.
"Ada beberapa pekerjaan yang tinggal sedikit lagi kita akan kejarin pekerjaan-pekerjaan itu selesai dan juga perbaikan-perbaikan yang kemarin dikeluhkan itu diperbaiki," tuturnya.
Selain itu, ia memastikan perbaikan akan dilakukan pihak kontraktor sebelum melakukan serah terima halte kepada Transjakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri