Suara.com - Anggota DPRD DKI dari PDIP, Gilbert Simanjuntak menyayangkan sikap PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang lepas tanggung jawab soal bocornya Halte Bundaran HI ke kontraktor. Ia menilai perusahaan moda angkutan berbasis bus itu juga punya andil.
Menurut Gilbert, Transjakarta selaku pemilik proyek revitalisasi halte Bundaran HI juga bertugas mengawasi jalannya pengerjaan. Harus dipastikan proyek berjalan lancar tanpa minus, termasuk kebocoran.
"Selama belum serah terima (direvitalisasi), itu betul adalah tanggung jawab kontraktor, tetapi harus diperiksa oleh pengawas," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis (18/5/2023).
"Jangan sampai nanti (revitalisasi) sudah selesai, tapi kualitasnya tidak ada," lanjut Gilbert.
Lagipula, Gilbert menyebut Transjakarta memang dari awal kurang transparan mengenai proyek revitalisasi halte. Tak pernah ada komunikasi terbuka ke DPRD DKI mengenai sumber anggaran hingga desainnya.
Karena itu, ia tak heran pengerjaan revitalisasi halte berujung menimbulkan masalah.
"Sejak awal pembangunan, halte ini agak tertutup baik asal anggaran, detail desain, dan sebagainya. Baru setelah timbul masalah, kita mulai melihat dengan seksama," ujarnya.
"Saya sendiri sudah berkali-kali memberi komentar bahwa harusnya bukan halte yang prioritas, tapi angkutannya," tambahnya.
Halte Bocor
Baca Juga: Tak Juga Selesaikan Administrasi, DPRD: Pemprov DKI Tak Niat Jual 417 Bus Transjakarta
Sebelumnya, PT Transjakarta angkat bicara soal kebocoran di halte ikonik Bundaran HI Jakarta Pusat saat hujan deras pada 5 Mei 2023 lalu. Hal ini disebut terjadi lantaran pengerjaan revitalisasi di halte itu belum sepenuhnya rampung.
Direktur Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, karena masih proses pengerjaan, maka saat ini halte tersebut menjadi tanggung jawab dari kontraktor.
"Jadi haltenya itu kan sebagian masih dalam proses, masih dalam tanggung jawab kontraktor," ujar Welfizon di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/5).
Tak hanya di Bundaran HI, halte ikonik lainnya yang mulai dikerjakan sejak era eks Gubernur DKI Anies Baswedan seperti Tosari dan Sarinah juga disebutnya belum selesai direvitalisasi sepenuhnya. Karena itu, ia mengakui masih ada beberapa kendala yang muncul selama dioperasikan.
"Ada beberapa pekerjaan yang tinggal sedikit lagi kita akan kejarin pekerjaan-pekerjaan itu selesai dan juga perbaikan-perbaikan yang kemarin dikeluhkan itu diperbaiki," tuturnya.
Selain itu, ia memastikan perbaikan akan dilakukan pihak kontraktor sebelum melakukan serah terima halte kepada Transjakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu