Suara.com - Elektabilitas sejumlah tokoh politik yang berpotensi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta kembali mencuat. Salah satunya ada nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Nama Komisaris Utama Pertamina itu digadang-gadangkan berpeluang kembali memperebutkan kursi nomor 1 di DKI Jakarta. Apalagi, warga DKI Jakarta sekarang menjadikan nama Ahok sebagai "top of mind".
Mengenai peluang maju Pilgub DKI 2024, menarik untuk kembali menengok rekam jejak pemerintahan Ahok di masa lalu.
Nama Ahok mulai dikenal khalayak sejak memutuskan maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2012 silam. Kala itu, Ahok dipasangkan dengan Joko Widodo yang maju sebagai calon gubernur.
Pasangan Jokowi-Ahok berhasil memenangkan Pilgub DKI. Namun baru dua tahun memerintah, Jokowi memutuskan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Akibatnya, jabatan Gubernur DKI Jakarta pun menjadi kosong.
Ahok pun mengisi jabatan Gubernur DKI Jakarta mulai 2014, setelah Jokowi menang sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Sedangkan jabatan Wakil Gubernur DKI diisi oleh Djarot. Keduanya kemudian menjalankan tugas sebagai pemimpin ibu kota.
Kebijakan demi kebijakan pun dilakukan Ahok demi menciptakan perubahan di DKI Jakarta. Salah satu kebijakan Ahok yang cukup kontroversial adalah relokasi Kampung Pulo pada 2017.
Kala itu, proses relokasi tersebut mendapat banyak protes dari warga sekitar. Meski demikian, Ahok akhirnya berhasil melakukan relokasi Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat di Jakarta Timur.
Ahok juga pernah menginisiasi lokalisasi Kalijodo pada tahun 2017. Sebelumnya, daerah tersebut kerap menjadi pusat prostitusi di Jakarta.
Namun di pemerintahan Ahok, fungsi daerah Kalijodo tersebut disulap menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Tak hanya itu, Ahok juga sempat membentuk RPTRA di Tambora, Jakarta Barat. Tujuannya untuk mencapai misi Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi Ramah Anak.
Mantan Bupati Belitung itu juga melakukan peraturan alih fungsi tanah dan bangunan. Ahok juga berani menerapkan sejumlah kebijakan yang saat memicu kontroversi.
Seperti larangan sepeda motor untuk melintas di jalan protokol MH Thamrin. Ditambah larangan pedagang kaki lima (PKL) di daerah Monas dengan tujuan sterilisasi.
Ahok pun dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tak segan menindak langsung semua penyimpangan yang terjadi di DKI Jakarta selama kepemimpinannya.
Namun sayang, Ahok sempat terjerat kasus penistaan agama pada tahun 2016 akibat perkataannya yang dianggap mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Akibatnya, ia dijebloskan ke penjara pada tahun 2017, setelah divonis 2 tahun penjara.
Berita Terkait
-
Serobot Badan Jalan, Heru Budi Minta Pemilik Ruko di Pluit Bongkar Bangunannya Sendiri: Ikuti Aturan Aja!
-
Ada Nama Ridwan Kamil Hingga Bima Arya, PSI Munculkan 9 Calon Gubernur DKI Jakarta
-
Heru Budi Malu-malu Ditanya Hasil Evaluasi Tujuh Bulan Kinerjanya, Ada Rapor Merah?
-
Ahok Punya Elektabilitas Tinggi Maju Pilgub DKI, PDIP: Warga Jakarta Mengingat Jasanya
-
CEK FAKTA: Tak Mau Kecewakan Jokowi, Sri Mulyani Rampas Rp7,1 Triliun Semua Harta Kekayaan Anies
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan