Suara.com - KPK kembali mengungkap kasus baru di tubuh kementerian. Kali ini, pejabat Kementerian Sosial diduga terlibat dalam kasus korupsi beras. Penyelidikan dilakukan KPK dengan melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Selasa, (23/05/2023) kemarin.
Kasus dugaan korupsi beras yang terendus dilakukan oleh pejabat Kemensos pun dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
"Iya memang benar (ada penggeladahan). Kasusnya korupsi beras," ujar Ali Fikri pada Selasa, (23/05/2023) lalu.
Kasus korupsi yang terjadi di Kemensos ini bukanlah kasus pertama yang terungkap. Publik sebelumnya pernah dihebohkan dengan kasus korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Lalu, seperti apa dua kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Kemensos ini? Simak inilah selengkapnya.
Kasus bansos Covid-19
Program bantuan sosial (bansos) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di situasi genting penyebaran virus Covid-19 dicederai dengan kasus korupsi di dalamnya.
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pun terbukti bersalah dalam kasus ini. Nilai bansos ini berjumlah kurang lebih Rp 5,9 triliun yang akan diberikan dengan total 272 kontrak. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini pun direncanakan dilakukan sebanyak dua periode.
Juliari yang mengetahui adanya penyaluran bansos ini pun turut menerima fee dari pejabat pembuat keputusan, yaitu Adi Wahyono dan Matheus. Penyedia bansos yaitu PT RPI diketahui merupakan milik Matheus, sehingga korupsi ini dilakukan secara kerjasama dan melibatkan Juliari sebagai pemangku jabatan.
Baca Juga: Kantor Kemensos Digeruduk KPK, Dugaan Korupsi Bansos Kembali Terulang
Dalam penyelidikan kasus ini, Juliari diketahui menerima uang sebesar Rp 8,2 miliar. Akibat hal ini, Juliari pun divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
Kasus korupsi beras
Lagi-lagi, KPK kembali mengendus dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di Kemensos. Setelah melakukan penyelidikan, KPK akhirnya menetapkan 6 orang menjadi tersangka dalam kasus ini.
Kasus korupsi beras ini diduga dilakukan oleh para pejabat Kemensos bersama satu pihak swasta yang diduga sebagai vendor penyaluran. 6 orang tersangka ini pun dicegah KPK untuk ke luar negeri demi mendalami kasus dan peran mereka.
Diduga, para tersangka ini memalsukan data penyaluran bantuan beras sehingga merugikan negara. Namun, KPK masih mendalami angka pasti dalam kasus korupsi beras ini.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Kantor Kemensos Digeruduk KPK, Dugaan Korupsi Bansos Kembali Terulang
-
Respons Risma Usai Kantornya Diobok-obok KPK: Soal Bansos Saya Ikuti Perintah Presiden Jokowi, Clear Ya!
-
Geledah Kantor Kemensos Atas Dugaan Kasus Korupsi Bansos Beras, KPK Temukan Sejumlah Barang Bukti Ini
-
KPK Obok-obok Gedung Kemensos, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Korupsi Bansos Beras
-
Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Dugaan Korupsi Bansos Beras
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi