Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Komisi III DPR Silang Pendapat soal Putusan MK

Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tentu punya argumentasinya sendiri atas keputusannya mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

Pacul berujar tentu yang pertama sebelum menanggapi ialah harus membaca isi keputusan secara utuh.

"Pasti ada argumentasinya. Putusan itu nanti pasti dikirim ke Komisi III karena itu mitra KPK," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Kendati begitu, Pacul mengaku belum mengetahui perihal argumentasi apa yang menjadi dasar MK dalam menentukan keputusan tersebut.

"Tapi keputusan MK bersifat final dan mengikat," kata Pacul.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman. Ia tidak ingi masuk kepada keputusan yang telah dibuat MK. Tetapi ia menekankan bahwa keputusan tersebut sudah final.

Menurut Habiburokhman, MK memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK yang terdapat di UU KPK.

"Ya, kami coba memahami ya. MK memang punya kewenagan untuk memutuskan uji materi UU dan itu saya cek ada di petitum memang, apakah tepat atau tidak secara kualitatif saya serahkan ke publik," kata Habiburokhman.

Beda Pendapat

Baca Juga: Ragu Pemberantasan Korupsi Lebih Efektif usai Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Saut Situmorang: Omong Kosong!

Pendapat keduanya berbeda dengan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dan Anggota Komisi III Benny K. Harman. Mereka terkesan mengkritisi keputusan MK.

Benny, misalnya, ia mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

Benny mempertanyakan dari mana sumber kewenangan MK mengubah masa jabatan pimpinan KPL tersebut.

"Apa betul MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun? Dari mana sumber kewenangan MK mengubah periode masa jabatan pimpinan KPK ini?" kata Benny dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Menurut Benny kewenangan tersebut ada di tangan pembuat undang-undang. Adapun keputusan MK menyoal ini, dianggap Benny dapat merusak konstitusi.

"Itu kewenangan mutlak pembentuk UU. Tertib konstitusi menjadi rusak akibat MK ikut bermain politik. Hancur negeri ini!" kata Benny.