Suara.com - Bakal calon presiden, Anies Baswedan baru baru ini mengkritik pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies pun menyebut bahwa pembangunan jalan nasional dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 144 ribu kilometer, sedangkan selama pemerintahan Jokowi jalan nasional yang dibangun hanya berkisar sekitar 19 ribu kilometer.
Data perbandingan ini pun diungkap Anies saat menghadiri acara perayaan Milad ke-21 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/05/2023) lalu.
"Jalan nasional tak berbayar yang dibangun untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini. Sedangkan kalau pemerintahan sebelumnya (pemerintahan SBY) itu mencapai 144 ribu km atau hingga 20 kali lipat. Tapi inipun belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, cuma panjangnya saja," ungkap Anies.
Lalu, apakah benar jika pembangunan di pemerintahan SBY lebih baik dibanding era Jokowi?
Pernyataan Anies ini pun menjadi sorotan publik. Selain karena sindiran kerasnya, banyak orang yang menganggap Anies tidak bicara sesuai data. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Dalam data BPS yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Hedy mengungkap bahwa adanya kesalahan interpretasi dari data yang diungkap oleh Anies. Hal inilah yang membuat terkesan berlebihan.
"Jadi sebenarnya begini, data BPS itu menuliskan soal penambahan status jalan, bukan data pembangunan jalan. Jadi seharusnya untuk status kewenangan jalan nasionalnya itu artinua bertambah dari sekian belas ribu kilometer itu," ungkap Hedy saat ditemui wartawan pada Rabu (24/05/2023) lalu.
Selain itu, Hedy pun mengaku bahwa terdapat banyak perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Itu (data yang diungkap Anies) bukan pembangunan jalan baru yang disebut itu. Bukan berarti bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Sebenernya itu salah interpretasi data BPS," lanjutnya. Hedy pun memberi gambaran soal perubahan status jalan tersebut.
Baca Juga: Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
"Jadi ini waktu zaman SBY nambah tuh ya jalan nasional yang sebelumnya jalan provinsi. Itu bukan hasil pembangunan sebenarnya. Ada sih hasil pembangunan tapi cuma sedikit. Pun dizaman Jokowi juga sama, ada perubahan status jalan juga walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," tutup Hedy.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
-
Pasca dengan Rocky Gerung, Salsabila Syaira Kini Diduga Jadi Selingkuhan Firli Bahuri Pasca Kepergok Main Berdua di Hotel
-
Anies Salah Baca Data soal Pembangunan Jalan Era Jokowi dan SBY
-
CEK FAKTA: Benarkah Jakarta Macet Total Akibat Konvoi Mahasiswa se-Indonesia Dukung Bacapres Anies Baswedan?
-
Pembangunan LRT 1B Rute Velodrome-Manggarai Bakal Makan Biaya Rp 5,5 Triliun
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
Terkini
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Laut Merah Milik Siapa? Iran Ancam Mau Menutupnya
-
WALHI Kritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Satgas PKH: Waspada Ekspansi Militer di Ruang Sipil
-
Melihat Kapal Macet Mau ke Selat Hormuz Berdasarkan Data Pelacakan Maritim