Suara.com - Bakal calon presiden, Anies Baswedan baru baru ini mengkritik pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies pun menyebut bahwa pembangunan jalan nasional dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 144 ribu kilometer, sedangkan selama pemerintahan Jokowi jalan nasional yang dibangun hanya berkisar sekitar 19 ribu kilometer.
Data perbandingan ini pun diungkap Anies saat menghadiri acara perayaan Milad ke-21 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/05/2023) lalu.
"Jalan nasional tak berbayar yang dibangun untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini. Sedangkan kalau pemerintahan sebelumnya (pemerintahan SBY) itu mencapai 144 ribu km atau hingga 20 kali lipat. Tapi inipun belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, cuma panjangnya saja," ungkap Anies.
Lalu, apakah benar jika pembangunan di pemerintahan SBY lebih baik dibanding era Jokowi?
Pernyataan Anies ini pun menjadi sorotan publik. Selain karena sindiran kerasnya, banyak orang yang menganggap Anies tidak bicara sesuai data. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Dalam data BPS yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Hedy mengungkap bahwa adanya kesalahan interpretasi dari data yang diungkap oleh Anies. Hal inilah yang membuat terkesan berlebihan.
"Jadi sebenarnya begini, data BPS itu menuliskan soal penambahan status jalan, bukan data pembangunan jalan. Jadi seharusnya untuk status kewenangan jalan nasionalnya itu artinua bertambah dari sekian belas ribu kilometer itu," ungkap Hedy saat ditemui wartawan pada Rabu (24/05/2023) lalu.
Selain itu, Hedy pun mengaku bahwa terdapat banyak perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Itu (data yang diungkap Anies) bukan pembangunan jalan baru yang disebut itu. Bukan berarti bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Sebenernya itu salah interpretasi data BPS," lanjutnya. Hedy pun memberi gambaran soal perubahan status jalan tersebut.
Baca Juga: Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
"Jadi ini waktu zaman SBY nambah tuh ya jalan nasional yang sebelumnya jalan provinsi. Itu bukan hasil pembangunan sebenarnya. Ada sih hasil pembangunan tapi cuma sedikit. Pun dizaman Jokowi juga sama, ada perubahan status jalan juga walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," tutup Hedy.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
-
Pasca dengan Rocky Gerung, Salsabila Syaira Kini Diduga Jadi Selingkuhan Firli Bahuri Pasca Kepergok Main Berdua di Hotel
-
Anies Salah Baca Data soal Pembangunan Jalan Era Jokowi dan SBY
-
CEK FAKTA: Benarkah Jakarta Macet Total Akibat Konvoi Mahasiswa se-Indonesia Dukung Bacapres Anies Baswedan?
-
Pembangunan LRT 1B Rute Velodrome-Manggarai Bakal Makan Biaya Rp 5,5 Triliun
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United
-
H-10 Lebaran, Menteri PU Targetkan Pantura Barat Bebas Lubang
-
ICW Desak PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Informasi Pengadaan Pikap untuk Koperasi Merah Putih
-
Soal Ambang Batas Pemilu, PSI Tegaskan Kembali Semangat Reformasi
-
Safari Ramadan ke Ponpes di Klender, Kaesang Pangarep Didoakan Jadi Presiden
-
Demo Mahasiswa Jadi Berkah Ramadan, Pedagang Starling Raup Cuan 3 Kali Lipat
-
Lalai Awasi Kasus Hogi Minaya, Mantan Kapolresta Sleman Dicopot dari Jabatan