Suara.com - Bakal calon presiden, Anies Baswedan baru baru ini mengkritik pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies pun menyebut bahwa pembangunan jalan nasional dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 144 ribu kilometer, sedangkan selama pemerintahan Jokowi jalan nasional yang dibangun hanya berkisar sekitar 19 ribu kilometer.
Data perbandingan ini pun diungkap Anies saat menghadiri acara perayaan Milad ke-21 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/05/2023) lalu.
"Jalan nasional tak berbayar yang dibangun untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini. Sedangkan kalau pemerintahan sebelumnya (pemerintahan SBY) itu mencapai 144 ribu km atau hingga 20 kali lipat. Tapi inipun belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, cuma panjangnya saja," ungkap Anies.
Lalu, apakah benar jika pembangunan di pemerintahan SBY lebih baik dibanding era Jokowi?
Pernyataan Anies ini pun menjadi sorotan publik. Selain karena sindiran kerasnya, banyak orang yang menganggap Anies tidak bicara sesuai data. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Dalam data BPS yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Hedy mengungkap bahwa adanya kesalahan interpretasi dari data yang diungkap oleh Anies. Hal inilah yang membuat terkesan berlebihan.
"Jadi sebenarnya begini, data BPS itu menuliskan soal penambahan status jalan, bukan data pembangunan jalan. Jadi seharusnya untuk status kewenangan jalan nasionalnya itu artinua bertambah dari sekian belas ribu kilometer itu," ungkap Hedy saat ditemui wartawan pada Rabu (24/05/2023) lalu.
Selain itu, Hedy pun mengaku bahwa terdapat banyak perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Itu (data yang diungkap Anies) bukan pembangunan jalan baru yang disebut itu. Bukan berarti bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Sebenernya itu salah interpretasi data BPS," lanjutnya. Hedy pun memberi gambaran soal perubahan status jalan tersebut.
Baca Juga: Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
"Jadi ini waktu zaman SBY nambah tuh ya jalan nasional yang sebelumnya jalan provinsi. Itu bukan hasil pembangunan sebenarnya. Ada sih hasil pembangunan tapi cuma sedikit. Pun dizaman Jokowi juga sama, ada perubahan status jalan juga walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," tutup Hedy.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
-
Pasca dengan Rocky Gerung, Salsabila Syaira Kini Diduga Jadi Selingkuhan Firli Bahuri Pasca Kepergok Main Berdua di Hotel
-
Anies Salah Baca Data soal Pembangunan Jalan Era Jokowi dan SBY
-
CEK FAKTA: Benarkah Jakarta Macet Total Akibat Konvoi Mahasiswa se-Indonesia Dukung Bacapres Anies Baswedan?
-
Pembangunan LRT 1B Rute Velodrome-Manggarai Bakal Makan Biaya Rp 5,5 Triliun
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!