Suara.com - Bakal calon presiden, Anies Baswedan baru baru ini mengkritik pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies pun menyebut bahwa pembangunan jalan nasional dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 144 ribu kilometer, sedangkan selama pemerintahan Jokowi jalan nasional yang dibangun hanya berkisar sekitar 19 ribu kilometer.
Data perbandingan ini pun diungkap Anies saat menghadiri acara perayaan Milad ke-21 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/05/2023) lalu.
"Jalan nasional tak berbayar yang dibangun untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini. Sedangkan kalau pemerintahan sebelumnya (pemerintahan SBY) itu mencapai 144 ribu km atau hingga 20 kali lipat. Tapi inipun belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, cuma panjangnya saja," ungkap Anies.
Lalu, apakah benar jika pembangunan di pemerintahan SBY lebih baik dibanding era Jokowi?
Pernyataan Anies ini pun menjadi sorotan publik. Selain karena sindiran kerasnya, banyak orang yang menganggap Anies tidak bicara sesuai data. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Dalam data BPS yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Hedy mengungkap bahwa adanya kesalahan interpretasi dari data yang diungkap oleh Anies. Hal inilah yang membuat terkesan berlebihan.
"Jadi sebenarnya begini, data BPS itu menuliskan soal penambahan status jalan, bukan data pembangunan jalan. Jadi seharusnya untuk status kewenangan jalan nasionalnya itu artinua bertambah dari sekian belas ribu kilometer itu," ungkap Hedy saat ditemui wartawan pada Rabu (24/05/2023) lalu.
Selain itu, Hedy pun mengaku bahwa terdapat banyak perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Itu (data yang diungkap Anies) bukan pembangunan jalan baru yang disebut itu. Bukan berarti bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Sebenernya itu salah interpretasi data BPS," lanjutnya. Hedy pun memberi gambaran soal perubahan status jalan tersebut.
Baca Juga: Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
"Jadi ini waktu zaman SBY nambah tuh ya jalan nasional yang sebelumnya jalan provinsi. Itu bukan hasil pembangunan sebenarnya. Ada sih hasil pembangunan tapi cuma sedikit. Pun dizaman Jokowi juga sama, ada perubahan status jalan juga walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," tutup Hedy.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
-
Pasca dengan Rocky Gerung, Salsabila Syaira Kini Diduga Jadi Selingkuhan Firli Bahuri Pasca Kepergok Main Berdua di Hotel
-
Anies Salah Baca Data soal Pembangunan Jalan Era Jokowi dan SBY
-
CEK FAKTA: Benarkah Jakarta Macet Total Akibat Konvoi Mahasiswa se-Indonesia Dukung Bacapres Anies Baswedan?
-
Pembangunan LRT 1B Rute Velodrome-Manggarai Bakal Makan Biaya Rp 5,5 Triliun
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji