Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengaku bahwa PDIP dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebenarnya miliki kesamaan dalam prinsip politik.
Hal itu disampaikan Megawati usai dirinya dan jajarannya bertemu dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan jajaran elite partainya.
Ia mengatakan, meski belum sah menjalin kerja sama politik, tetapi pembicaraan kedua pihak menemukan kesepakatan bersama.
"Karena ini bertamunya baru satu kali, meskipun sudah ada kalau di politik itu prinsip-prinsip politik yang kalau dilihat tadi kesamaannya, sudah sangat-sangat sama. Jadi, tinggal nanti yang tadi juga ada kesepakatan karena tentu akan tertuangkan masalah proses, teknis," kata Megawati dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).
Sementara itu, kata dia, terdapat dua tim, yaitu Tim Pemenangan Ganjar Pranowo yang dipimpin Puan Maharani dan Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan yang diketuai Ahmad Basarah.
Megawati memerintahkan Puan untuk menjalin komunikasi sekaligus berkunjung ke Kantor DPP PAN untuk menindaklanjuti pertemuan pertama ini.
"Jadi, nanti akan ada hari dari kami akan berkunjung ke DPP PAN," kata Megawati.
Sementara di sisi lain, ia mengatakan, pada prinsipnya dirinya ingin memenangkan PDIP di Pemilu sebagai amanah Kongres Partai.
"Saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan," tuturnya.
Baca Juga: Malaysia Tolak Kesempatan Hadapi Argentina, Presiden FAM Bawa-bawa Nama Kim Pan Gon
Dalam konteks Pancasila, kata dia, dirinya juga terbuka menjalin kerja sama dengan partai politik sebanyak-banyaknya dengan dasar yang kuat.
"Prinsip-prinsip politik harus sama bahwa kita harus sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila, sehingga tentunya hal seperti itulah yang bisa mentautkan kita sebagai sesama warga bangsa, dan juga dari sisi kebangsaan kita," tuturnya.
Terakhir ia mengingatkan sistem bernegara Indonesia bukan parlementer, melainkan presidential. Megawati juga menginginkan semua partai politik yang bekerja sama dengan PDIP mengikuti aturan-aturan dari sistem tersebut.
"Kalau ditanyakan lagi tadi, apa tujuannya? Tujuannya, ya, untuk itu, kita ini karena kan sudah tahu saya selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada UUD 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong, itu sebetulnya adalah betul-betul hakekat kita sebagai bangsa," pungkasnya.
Zulhas Belum Tegas
Sebelumnya, Zulkifli Hasan belum menegaskan bahwa partainya akan bekerjasama dengan PDI Perjuangan (PDIP) untuk sama-sama mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 usai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jumat (2/7/2023).
Berita Terkait
-
Sandingkan Ganjar dengan Prabu Siliwangi, Bima Arya: Dahsyat Luar Biasa
-
Kantongi Nama Cawapres, Anies Baru Sodorkan ke SBY-AHY dan Surya Paloh
-
Rekam Jejak Megawati: Pernah Jadi Wapres, Protes Jika Selalu Dipanggil Presiden Kelima
-
Usai Bertemu Megawati, Ternyata PAN Masih Dilema Mau Dukung Ganjar atau Prabowo di Pilpres 2024
-
Megawati Persilakan PAN Diskusi Internal Tentukan Sikap Politik di Pilpres, PDIP Delegasikan Puan di Pertemuan Lanjutan
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre