- Wakil Menhan Iran menyatakan pelayaran Selat Hormuz akan tunduk pada aturan keamanan baru yang ditetapkan otoritas Iran.
- Iran merencanakan pengelolaan navigasi bersama Oman serta penerapan pungutan biaya transit bagi setiap kapal komersial yang melintas.
- Kebijakan ini muncul di tengah ketegangan akibat blokade angkatan laut Amerika Serikat pasca kegagalan perundingan gencatan senjata di Islamabad.
Suara.com - Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaei-Nik menyatakan bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz ke depan akan berada di bawah ketentuan yang ditetapkan Iran setelah berakhirnya konflik dengan Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya pada Selasa (28/4), Talaei-Nik menegaskan bahwa seluruh aktivitas pelayaran di jalur strategis tersebut harus mengikuti aturan Iran, khususnya bagi kapal-kapal komersial yang diwajibkan mematuhi protokol keamanan yang tidak mengancam kepentingan negara tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan menteri pertahanan Organisasi Kerja Sama Shanghai yang digelar di Bishkek, Kirgistan.
Iran juga tengah merancang mekanisme pengelolaan navigasi Selat Hormuz bersama Oman, yang mengendalikan sisi selatan jalur perairan itu. Dalam skema tersebut, Iran berencana menerapkan pungutan bagi kapal yang melintas sebagai bagian dari pengaturan baru kawasan.
Sejumlah anggota parlemen Iran disebut telah mengajukan inisiatif legislasi terkait kebijakan tersebut. Selain itu, bank sentral Iran dilaporkan telah membuka empat rekening dalam berbagai mata uang, termasuk rial, yuan, dolar, dan euro, untuk menampung potensi pendapatan dari biaya transit.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari yang diklaim menimbulkan lebih dari 3.000 korban jiwa di Iran. Kedua negara kemudian menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada awal April, yang dilanjutkan dengan pembicaraan di Islamabad, meski perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Di tengah kebuntuan diplomatik itu, Amerika Serikat disebut juga menerapkan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, yang semakin memperumit situasi di kawasan Teluk.
Berita Terkait
-
Dampak Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Dunia Makin Krisis Pasokan Minyak Mentah?
-
Menghitung Biaya 76 Tahun Perang AS dari Korea hingga Iran: Tembus Triliunan Dolar
-
Rupiah Babak Belur Pagi Ini ke Level Rp17.289 Per Dolar AS
-
76 Tahun AS Berperang: Triliunan Dolar Habis, Jutaan Nyawa Melayang, Perang Iran yang Termahal
-
Iran Absen di Rapat FIFA karena Masalah Visa, Keikutsertaan di Piala Dunia 2026 Masih Tanda Tanya
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!