Bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah dua figur yang ia jadikan panutan. Ganjar menyebut bahwa keduanya membawa seluruh pemikiran-pemikiran politik Bung Karno, dalam perjuangannya.
Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar dalam acara konsolidasi PDIP DKI di GBK, Senayan, Jakarta pada Minggu (4/6/2023). Mulanya, Ganjar menyinggung bahwa sebagian relawan Presiden Jokowi saat ini mendeklarasikan dukungan terhadapnya.
Gubernur Jawa Tengah tersebut menjadikan sosok Megawati sebagai guru politiknya. Sementara itu, ia menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah sebagai mentor di bidang pemerintahan.
Ganjar menyebut dua kekuatan tersebut sudah bersatu. Ia kemudian menyerahkan kepada PDIP DKI terkait dengan taktik pemenangan di wilayah DKI Jakarta.
Lantas, seperti apakah prestasi politik Megawati dan prestasi pemerintahan Jokowi yang dijadikan acuan oleh Ganjar tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Prestasi Politik Megawati
Megawati merupakan salah satu politikus wanita paling berpengaruh di Tanah Air. Ia pernah memimpin Indonesia sejak 2001 sampai dengan 2003.
Saat itu, Megawati telah menorehkan peninggalan untuk Tanah Air. Beberapa diantaranya yang paling banyak mendapatkan sorotan yaitu:
1. Urus Kondisi Polhukam
Baca Juga: Hasto Bilang Ada Parpol Lain yang Akan Dukung Ganjar Pranowo Jumat Depan
Pada saat Megawati memegang jabatan sebagai Presiden RI, kondisi politik hukum dan keamanan (polhukam) yang sebelumnya sempat gaduh di tahun 1998 sampai 2001 perlahan stabil. Indonesia secara perlahan mulai melakukan pembangunan.
2. Pemberantasan Korupsi
Pada saat era kepemimpinan Megawati di tahun 2002 berdiri sebuah lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendirian KPK tersebut adalah bukti bahwa Indonesia mulai serius dalam menangani kasus korupsi.
3. Urusan Perbankan Nasional
Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi, kondisi perbankan nasional pun tidak kunjung membaik bahkan bisa dikatakan kolaps. Kemudian, pada era kepemimpinan Megawati, perbankan mulai kembali tertata dan bangkit, dibuktikan dengan pembubaran BPPN di bulan Februari 2004.
Pada era Megawati, fundamental ekonomi makro yang meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah pada dolar, sampai dengan angka kemiskinan mulai stabil.
Berita Terkait
-
Hasto Bilang Ada Parpol Lain yang Akan Dukung Ganjar Pranowo Jumat Depan
-
Media Asing Bahas Keretakan Megawati Soekarnoputri Dan Jokowi: Tak Dilibatkan Pilih Ganjar Capres 2024
-
Jokowi Siap Cawe-cawe di Pemilu 2024, Hasto PDIP: Harus Kita Sambut Sebagai Energi Positif
-
Soal Erick Thohir Ditunjuk PAN jadi Cawapres Ganjar, Begini Kata PDIP
-
Jessica Iskandar Tulis Surat Terbuka untuk Jokowi, Curhat Ditipu Hampir Rp 10 Miliar
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor
-
Pengamat Soal Kasus Nadiem: Narasi Sakit dan Laporan Balik Bisa Jadi Strategi Corruptor Fights Back