Suara.com - Pihak petugas keamanan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) memberlakukan pengamanan ketat buntut dari polemik blokade trotoar di depan gedung. Bahkan, jurnalis diprotes saat hendak mengambil gambar.
Seperti yang dialami jurnalis Suara.com pada Selasa (6/6/2023) siang. Ketika hendak mengambil foto blokade trotoar di perbatasan antara gedung Wapres dengan Kedubes AS, dua orang petugas berpakaian satpam Kedubes AS langsung datang menghampiri.
Salah satu orang petugas langsung mengambil foto jurnalis yang sedang meliput. Ia juga memfoto kendaraan jurnalis serta bertanya soal identitasnya.
"Dari mana mas? Media mana? Boleh lihat id cardnya," ujar petugas itu.
Petugas lainnya menyebut tidak boleh sembarangan mengambil foto blokade trotoar. Ia bahkan menyebut ada aturan khusus yang tak mengizinkan gedung Kedubes AS difoto sembarangan.
"Kenapa nggak boleh? Kan ini di jalan raya, saya foto fasilitas publik," kata jurnalis Suara.com.
"Nggak boleh memang, ada aturannya," jawab petugas itu.
Ditanya lebih lanjut soal aturan yang dimaksud, petugas itu tak bisa memberi jawaban. Ia kemudian meminta jurnalis memotret blokade itu tanpa terlihat bagian gedung Kedubes AS.
"Ya sudah saya nggak mau debat kusir, mas foto dari samping saja, jangan kelihatan gedungnya" tuturnya.
Baca Juga: Kedubes AS Beri Hibah Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Pada Medco Energi
Akhirnya, ia pun mempersilahkan jurnalis Suara.com pergi setelah mendata identitas dan mengambil gambar.
Blokade sudah dilakukan pada sisi arah Jalan Ridwan Rais menuju patung kuda Arjuna Wijaya. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pembatas beton besar.
Pejalan kaki yang ingin menuju ke arah Balai Kota DKI pun tak bisa melewati trotoar itu dan terpaksa harus berjalan lewat pinggir jalan raya.
Blokade lebih parah lagi dilakukan di trotoar depan Kedubes AS yang berbatasan dengan kantor Wapres RI. Trotoar ditutup sepenuhnya menggunakan pagar besi yang dililit kawat berduri.
Dikritik
Sebelumnya Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menyesalkan blokade trotoar ini. Pasalnya, trotoar merupakan fasilitas publik yang bebas diakses masyarakat.
Berita Terkait
-
Trotoar di Depan Kedubes AS Diblokade Sejak Jokowi Gubernur DKI, Koalisi Pejalan Kaki Meradang: Ini Ruang Publik!
-
Viral Diprotes, 5 Fakta Trotoar Kedubes AS di Jakarta Ditutup
-
Kedubes AS Beri Hibah Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Pada Medco Energi
-
Heru Budi Aspal Trotoar dan Jalur Sepeda di Simpang Santa, PDIP: Penggunanya Sedikit
-
Dishub DKI Jakarta akan Mulai Evaluasi Rekayasa Lalu Lintas Simpang Santa Pada 26 April
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara