Ungkit Proposal Perdamaian Prabowo yang Ditolak Ukraina, Hasto PDIP: Kalau Ganjar Bersikap Tak Ada Kekeliruan

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut menanggapi soal proposal resolusi damai konflik Rusia-Ukraina yang dipaparkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yang ditolak oleh Ukraina.

Hasto awalnya mengingatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional itu sangat kuat melalui politik luar negeri yang bebas aktif.

Indonesia pernah mewujudkannya lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955. Dan dalam kondisi geopolitik sekarang ini, prinsip itu masih relevan.

Dengan hal itu, kata dia, seharusnya tidak boleh ada kebijakan politik luar negeri dari pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip itu.

Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik. Karena itu, kata dia, dari sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.

"Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan, penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa," kata Hasto dalam konferensi persnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Ia lantas mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi, dan diikuti Ganjar yang berani juga menyuarakan tanpa memikirkan efek elektoralnya.

"Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” tuturnya.

"Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.

Baca Juga: Prabowo Mau Bertemu Jokowi untuk Minta Masukan Soal Cawapres, Ada Nama Erick Thohir

Lebih lanjut, ia menyampaikan, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa itu bukan berasal darinya.

"Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda," pungkasnya.

Ditolak Ukraina

Sebelumnya, Menteri Pertahaanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak resolusi damai yang dipaparkan Menhan RI Prabowo Subianto dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura.

Melansir South China Morning Post, Reznikov merespons inisiasi resolusi damai tersebut.

"Saya akan bersikap sopan," katanya, sebelum merespons pernyataan mengenai rencana resolusi perdamaian yang disampaikan Pemerintah Indonesia.

"Sepertinya (rencana) Rusia, bukan Indonesia," tambahnya, sebelum mencapnya sebagai 'rencana yang aneh' dan belum pernah didengarnya.

Dalam rencana tersebut disarankan untuk segera melakukan gencatan senjata dan penghentian permusuhan yang kemudian diikuti dengan menarik masing-masing pasukan sejauh 15 kilometer atau 9,3 mil dari garis terdepan untuk membentuk zona demiliterisasi.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membentuk pasukan pemantau dan pengawasan untuk ditempatkan di sepanjang zona. Kemudian menyelenggarakan referendum di daerah yang disengketakan, berdasarkan rencana tersebut.

Reznikov juga mengatakan, banyak pemimpin dunia yang mengantre bersedia melakukan negosiasi. Tetapi ia menegaskan bahwa Ukraina membutuhkan 'alat untuk menyelesaikan perang.'

Menutup sambutannya, Reznikov melontarkan gagasan, kemungkinan China untuk meyakinkan Rusia mengakhiri perang. Hal tersebut karena China dianggap sebagai 'kakak tertua' Moskow, lantaran hubungan antara Uni Soviet dan bekas blok Komunis.

"Saat ini kami tidak membutuhkan fasilitator. Negara kita masih melakukan perang," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Ukraina menjelaskan mengapa resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tidak akan berhasil. Bahkan meminta Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasi formula perdamaian Ukraina sebagai gantinya.