Suara.com - Tetua adat Suku Badui meminta pemerintab untuk meniadakan sinyal internet di wilayah permukiman warga Badui. Hal ini dilakukan guna menjaga adat.
Permintaan itu kemudian didukung oleh Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah. Dia menilai peniadaan sinyal internet memang diperlukan untuk menjaga kelestarian adat dan budaya Suku Badui.
Menurutnya kemudahan mengakses jaringan internet bisa menjauhkan kaum muda Suku Badui dari adat dan budayanya.
"Kami minta Kementerian Komunikasi dan Informatika segera menghapus jaringan internet di permukiman Badui untuk pelestarian kemurnian karakteristik masyarakat Badui," kata Musa dalam keterangan persnya di Rangkasbitung, Banten, Jumat (9/6/2023).
Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah harus memfasilitasi upaya warga Suku Badui untuk menjaga adat dan budaya khas mereka.
Dukungan itu kemudian juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso. Dia memastikan pemerintah kabupaten akan menyampaikan permintaan tetua adat Badui perihal peniadaan sinyal internet di daerah permukiman Suku Badui ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Kami berharap penyampaian ke Kementerian Kominfo cepat ditindaklanjuti," katanya.
Kirim Surat
Sebelumnya tetua adat Suku Badui telah mengirim surat kepada Bupati Lebak untuk menyampaikan permohonan peniadaan sinyal internet di wilayah permukiman mereka.
Baca Juga: Warga Badui Digigit Ular Tanah Mematikan, Langsung Dilarikan ke RSUD Banten
Surat tertanggal 1 Juni 2023 itu ditandatangani oleh sejumlah tetua adat Badui, yakni Tangtu Tilu Jaro Tujuh, Wakil Jaro Tangtu, Tanggungan Jaro 12, Wakil Jaro Warega, dan Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes.
"Kami berharap pemukiman Badui bisa terbebas dari sinyal internet," kata Jaro Saija, Tetua Adat Badui dan Kepala Desa Kanekes.
Dia mengemukakan bahwa selain mendatangkan manfaat, kemudahan mengakses jaringan internet menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Badui.
"Kami minta penghapusan sinyal internet itu agar kehidupan masyarakat Badui tidak terpengaruh konten negatif yang tidak mendidik, juga bertentangan dengan adat," kata Jaro Saija.
Santa (55), seorang warga Badui, mendukung keputusan lembaga adat mengajukan permintaan peniadaan sinyal internet di wilayah permukiman Badui.
Dia mendukung keputusan lembaga adat Badui karena kemudahan mengakses internet telah membuat orang membuat konten yang bertentangan dengan adat dan budaya Badui.
Berita Terkait
-
Pimpinan DPR Sambut Baik Desakan Mantan Pimpinan KPK dan Ketua MAKI Terkait Korupsi BTS Kominfo
-
Mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang Menduga Masih Ada Pihak Lain yang Terlibat dalam Korupsi BTS
-
Tanah Johnny Plate di Labuan Bajo Disita, Luasnya Capai 11,7 Hektare
-
11,7 Hektare Tanah Milik Johnny G Plate Di Labuan Bajo Disita Kejagung!
-
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata Kembali Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!