Suara.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo disorot usai akan dilaporkan oleh Jusuf Hamka.
Pengusaha jalan itu memperkarakannya dengan dugaan pencemaran nama baik. Di mana Prastowo sebelumnya menyebut tak ada nama Jusuf Hamka dalam jajaran komisaris dan pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).
Jusuf Hamka tidak terima dengan hal itu karena statusnya di CMNP adalah pemegang saham. Ia saat ini masih menunggu itikad baik dari Prastowo untuk meminta maaf.
Jika sampai waktu yang ditentukan, yakni Selasa (20/6/2023), Prastowo belum melakukannya, maka ia akan dilaporkan. Di sisi lain, hal ini juga membuat profilnya turut dicari publik.
Profil Yustinus Prastowo
Melansir dari laman pribadinya, Yustinus Prastowo lahir di Gunungkidul, Yogyakarta pada 4 April 1970. Ia menerima gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
Setelah itu melanjutkan studi S2 Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia (UI). Lalu, ia juga mengambil pendidikan S3 Ilmu Filsafat di STF Driyarkara.
Sementara untuk karier, Prastowo mengawailnya dengan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) pada tahun 1997-2010.
Tak hanya itu, ia juga sempat bekerja sebagai konsultan sebelum akhirnya mendirikan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) pada 2014.
Baca Juga: Bukan Utang, Ini Duduk Perkara Jusuf Hamka Ingin Laporkan Stafsus Menkeu
Prastowo juga merupakan dosen di PKN STAN dan kerap ditunjuk menjadi Senior Adviser Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) atau yang saat ini bernama Prospera.
Pekerjaan selanjutnya yang pernah ia geluti adalah Consultant Asian Development Bank serta beberapa kali pernah menjadi ahli perpajakan. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, hingga Ombudsman RI.
Sosoknya juga pernah menjadi adviser di Tim Reformasi Perpajakan Kemenkeu dan Anggota Tim Penguatan Reformasi Bea dan Cukai Kemenkeu. Setelahnya, ia mulai diangkat Yustinus Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Bidang Komunikasi Strategis pada 13 April 2020.
Kemudian, baru-baru ini, Prastowo bahkan diangkat sebagai Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Acara pengangkatan itu digelar di Jakarta pada Senin (17/4/2023) lalu.
Sebelum di sana, ia sempat menjadi Komisaris BUMN bidang konstruksi Adhi Karya sejak Juni 2020. Di sisi lain, Prastowo juga aktif sebagai narasumber dengan tema perpajakan atau keuangan pada sejumlah acara di televisi, radio, seminar, hingga konferensi nasional maupun internasional.
Sementara aktivitas sosial yang pernah ia ikuti di antaranya mengadvokasi transparansi anggaran serta bidang keagamaan dengan ikut terlibat dalam mendirikan kelompok Forum Gaudium et Spes (Forges).
Berita Terkait
-
Bukan Utang, Ini Duduk Perkara Jusuf Hamka Ingin Laporkan Stafsus Menkeu
-
Jusuf Hamka Tantang Kemenkeu Buktikan Utang Rp775 Miliar CMNP
-
Jusuf Hamka Dituding Punya Utang ke Negara Rp775 Miliar
-
Pemerintah Sebut Utang BUMN Bukan Beban APBN, Said Didu Meradang: Sudah Berapa Ratus Triliun Dana APBN untuk Mengatasi Masalah BUMN?
-
Diungkap Anak Buah Sri Mulyani, Jumlah Utang Negara di Rezim Jokowi Bertambah Rp 5.125 Triliun
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal