Suara.com - Ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dipingit oleh PKB sehingga dia dilarang bicara soal Pilpres 2024 untuk sementara waktu. Keputusan untuk memingit Cak Imin itu muncul setelah DPP PKB menggelar rapat pleno pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 pada Senin (19/6/2023) kemarin.
PKB memastikan Cak Imin akan menjadi 'pengantin' dipersiapkan untuk Pemilu 2024. Pasangan Cak Imin tak lain adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Simak penjelasan tentang maksud PKB pingit Cak Imin dilarang bicara pilpres berikut ini.
Maksud Cak Imin Dipingit
Keputusan Cak Imin dipingit itu berkaitan dengan perkembangan persiapan PKB jelang Pemilu 2024. Dalam masa pingitan, Cak Imin dilarang bicara soal pilpres agar dapat mempersiapkan diri lebih baik.
"Rapat pleno DPP memutuskan Gus Muhaimin Iskandar mulai hari ini dipingit, kalau bahasa Jawa, dipingit tidak boleh berbicara soal pilpres, cukup nanti mendelegasikan pada pengurus DPP," ujar Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori di DPP PKB, Jakarta Pusat pada Senin (19/6/2023).
"Gus Muhaimin ibarat pengantin. Dalam tradisi Jawa, pengantin itu harus mulai masuk kamar, mulai berbenah, siap-siap. Oleh para kiai dan Dewan Syuro DPP, Gus Muhaimin diminta tidak bicara soal pilpres," sambung Yusuf.
Tujuan Cak Imin dipingit adalah agar bisa mempersiapkan diri lebih baik. Hal itu seperti dalam tradisi Jawa di mana pengantin dilarang bertemu jelang pernikahan.
"Jadi ibaratnya itu dipingit, di tradisi Jawa kalau orang jadi manten itu kan dipingit. Dalam Islam juga dianjurkan, sebelum tiba waktunya akad nikah, mempelai putri dipingit, tidak boleh ketemu calon suami untuk mendapatkan pendidikan tentang pernikahan sehingga ketika pernikahan akan lebih tenang dan lebih matang," jelas Wakil Ketua DPW PKB Jatim, Anik Maslachah pada Selasa (20/6/2023).
Cak Imin Harus Maju Jadi Capres/Cawapres
Baca Juga: Pakar Sebut Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang Demi Jegal Anies Maju Pilpres 2024
DPP juga meminta PKB tetap menjaga keputusan Muktamar Bali yang menetapkan Cak Imin harus maju di Pemilu 2024 sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Namun PKB mengatakan belum ada alternatif tetap terkait Cak Imin jadi capres atau cawapres terseut.
"Gus Muhaimin harus maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya tegaskan sampai hari ini DPP PKB belum ada alternatif tetap Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres sesuai amanat Muktamar Bali," ungkap Yusuf.
Pendapat senada juga diungkap Anik yang mengatakan bahwa kader PKB keinginannya masih ingin Cak Imin sebagai capres. Walau begitu Anik memastikan dipingitnya Cak Imin agar lebih maksimal dalam hal mencalonkan diri nanti, entah sebagai capres maupun cawapres.
"Yang pasti obsesi kita capres. Tetapi, semuanya bergantung pada ketum, karena keputusan mutlaknya ada di ketum, apakah itu capres ataupun cawapres itu domainnya ketum," ungkap Anik.
"Intinya, agar tenang, hasilnya lebih maksimal. Jadi untuk bersiap menjadi calon. Obsesinya kader untuk Cak Imin memang capres, tetapi sekali lagi, semua keputusan ada di ketum, tentu juga dengan partai pasangan lainnya, utamanya Gerindra," ujarnya.
PKB Tetap Yakin Komitmen Gerindra
Berita Terkait
-
Pakar Sebut Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang Demi Jegal Anies Maju Pilpres 2024
-
Anies Vs Ganjar: Mengadu Dua Capres Jebolan UGM, Siapa Lebih Populer?
-
Survei Menyatakan Elektabilitas Ganjar di Bawah Anies, Eko Widodo: Rakyat Sudah Cerdas Ogah Pilih Capres Boneka!!
-
Pilpres 2024, Pengamat Sebut Warga Sumbar Rasional Pilih Calon Presiden
-
Ada Tiga Lawan Sesungguhnya Bagi Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK