Suara.com - Pondok pesantren atau ponpes Al Zaytun yang menyimpan segudang kontroversi ternyata diduga disusupi unsur Negara Islam Indonesia atau NII.
Dugaan tersebut dikumandangkan oleh eks tokoh NII sekaligus pendiri NII Crisis Center, Ken Setyawan.
Tak hanya Ken, warga setempat juga kerap melihat gerak-gerik petinggi dan santri Al Zaytun yang menunjukkan ciri-ciri anggota NII.
Ciri-ciri tersebut adalah penggunaan kode terselubung yakni kode MK dan MD. Lantas, apa maksud di balik kode tersebut?
MK-MD: Makkah dan Madinah
Seorang warga setempat kepada wartawan pada Jumat (23/6) membeberkan bahwa sivitas akademika dari Al Zaytun yang merupakan pentolan NII berasal dari Samarang dan Malangbong, Garut.
Adapun mereka yang berasal dari Samarang merupakan pimpinan, sedangkan mereka yang dari Malangbong adalah bendahara organisasi radikal tersebut.
Mereka juga kerap memakai kode NII yakni MK dan MD. Ternyata, MK merupakan singkatan dari Makkah, sedangkan MD merupakan singkatan dari Madinah.
Makkah merujuk kepada warga dan alumni Ponpes Al Zaytun di luar NII, sedangkan Madinah merujuk kepada mereka yang berafiliasi atau merupakan keluarga NII.
Baca Juga: Pondok Pesantren Al Zaytun Diduga Mengadopsi Ajaran Isa Bugis, Apa Itu?
Unsur NII di dalam lingkup Al Zaytun dikenal dengan istilah Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW-9).
Diungkap bahwa jumlah unsur NII di Al Zaytun mencapai ribuan yang jumlahnya semakin bertambah seiring bergantinya angkatan baru.
Mereka memiliki jaringan yang aktif namun tak berkomunikasi secara terbuka satu sama lain. Hal tersebut diungkap oleh seorang alumnus Al Zaytun yang bernama Rizal.
Kode tersebut dipakai untuk membedakan santri yang merupakan anggota NII dengan mereka yang bukan merupakan anggota. Pasalnya, Rizal mengungkap tak semua santri Al Zaytun merupakan pentolan NII.
Tetapi, pihak pesantren mengharapkan alumninya untuk berkontribusi secara aktif di NII.
Konsekuensi jika tidak aktif di NII adalah dikucilkan dan tidak boleh datang kembali ke Al Zaytun meski tujuannya adalah untuk silaturahmi.
Berita Terkait
-
Pondok Pesantren Al Zaytun Diduga Mengadopsi Ajaran Isa Bugis, Apa Itu?
-
Sosok Panji Gumilang Dedengkot Al Zaytun di Mata Keluarga
-
Gelagat Aneh Panji Gumilang: Bikin Kontroversi, Ogah Diinvestigasi dan Tolak Ketemu MUI
-
Menyingkap Misteri Riwayat Pendidikan Panji Gumilang: Ngaku Alumnus Gontor Tapi Dibantah
-
Diduga Ajarkan Ajaran Sesat, Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang Dipolisikan ke Bareskrim
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf