Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak seharusnya menghubungi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan biaya retribusi bulanan para pedagang di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut).
Menurutnya, dengan begitu, justru menunjukkan Ganjar sedang melakukan cawe-cawe politik lantaran terkesan melakukan perintah terhadap Heru.
"Memang tidak pas tidak cocok tidak elok dalam konteks itu. Ya, boleh sih, boleh saja tapi ada kesan cawe-cawe ada kesan perintah kepada Heru padahal kan Ganjar juga Gubernur setara bukan presiden masih capres pula jadi belum presiden," kata Ujang saat dihubungi, Senin (26/6/2023).
Ia menilai, seharusnya jika Ganjar hanya ingin menyalurkan aspirasi maka cukup dengan berkirim surat saja. Dengan menelepon justru membuat Heru dan Sekda DKI Jakarta seolah menjadi bawahan Ganjar.
"Jadi konteksnya karena dia kalau mau katakan lah aspirasi dari masyarakat DKI ya berkirim surat lah ya menelpon konteksnya bukan perintah lah lalu ketika menelpon Heru menelpon Sekda gitu jadi seolah-olah Heru dan Sekda ini bawahnnya Ganjar ini kan nggak bagus nggak tepat cawe-cawe itu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi soal bagaimana kondisi Jawa Tengah daerah yang dipimpin Ganjar kekinian. Menurutnya masih banyak hal yang harus perhatikan dari Jateng.
"Saya melihatnya bagaimana pun Ganjar masih jadi Gubernur saat ini Gubernur Jateng masih persoalan di Jateng yang harus diselesaikan misalnya soal kemiskinan dan lain-lain, itu juga harus diprioritaskan oleh Ganjar untuk bisa diselesaikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Ganjar yang juga bakal calon presiden (capres) dari PDIP blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Minggu (25/6/2023). Di sana, para pedagang mengeluhkan biaya retribusi bulanan. Para pedagang menyampaikan bahwa keluhan tersebut langsung kepada Ganjar Pranowo.
Saat itu, salah satu pedagang mendatangi Ganjar dan mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan para pedagang online. Ia juga mengeluhkan besaran biaya retribusi pasar bulanan yang dianggap memberatkan para pedagang.
Baca Juga: Duet Ganjar Pranowo-Andika Perkasa Disebut Pengamat Menarik: Potensial untuk Lawan Prabowo
Mendengar keluhan tersebut, Ganjar langsung mengambil ponselnya dan menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Namun, saat itu Heru sedang dalam kondisi sibuk dan tidak bisa berbincang lama dengan Ganjar.
Berita Terkait
-
Sayangkan Butet Kritik Anies dan Prabowo Lewat Pantun, Analis: Awal Kegaduhan
-
Adukan Keluhan Warga Jakarta, Heru Budi saat Ditelepon Ganjar: Saya Lagi jadi Saksi Akad Nikah
-
Relawan Beberkan Perbedaan Ganjar dan Prabowo, Chusnul Chotimah: Silahkan Rakyat Menilai
-
Kaesang Bingung saat Ditanya Alasan Maju Sebagai Bakal Calon Wali Kota Depok
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Ganjar Telepon Heru Budi Adukan Keluhan Pedagang di Pasar Anyar Bahari
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO