Per 1 Juli Naik MRT Tidak Bisa Lagi Bayar Pakai Gopay Cs, Sekda DKI: Kalau Menyulitkan, Kita Evaluasi

Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono angkat bicara soal PT MRT Jakarta yang meniadakan pembayaran lewat kode QR berbagai aplikasi penyedia transaksi digital, seperti Gopay, Ovo, Dana, hingga LinkAja. Ia mengatakan, masih memantau lebih lanjut mengenai kebijakan ini.

Jika nantinya pelanggan malah dipersulit dengan kebijakan tersebut, Joko menyebut bakal melakukan evaluasi.

"Ya nanti kita evaluasi, karena sistem yang diciptakan itu untuk mempermudah masyarakat bukan untuk mempersulit. Kalau nanti itu mempersulit ya nanti kita evaluasi," ujar Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/6/2023).

Lebih lanjut, Joko tak menjelaskan lebih rinci soal kerja sama MRT dengan Astra Pay untuk sistem pembayaran baru kereta ringan itu.

Ia menyebut hal ini merupakan kesepakatan business to businees (b2b) antara MRT dengan swasta.

"Ini kerja sama b2b ya antara astra dengan MRT," pungkasnya.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) akan mengubah sistem pembayaran MRT Jakarta.

Salah satunya, yakni pembayaran dengan menggunakan kode QR mulai dari Gopay, Ovo, Dana, dan Link Aja tak lagi bisa digunakan di MRT Jakarta per 1 Juli 2023.

Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Ahmad Pratomo menjelaskan, penumpang bisa menggunakan alat pembayaran lain berbasis kartu seperti, kartu multitrip, single trip, dan JakLingko.

Baca Juga: Mulai 1 Juli, Naik MRT Jakarta Tak Bisa Lagi Bayar Pakai Gopay Cs

Selain itu, kartu uang elektronik mulai dari jenis Brizzi, Flazz, e-Money, Tapcash, dan Jakcard tetap masih bisa digunakan.

"Jadi, penyesuaian ini berlaku per 1 Juli 2023," ujar Pratomo yang dikutip Selasa (27/6/2023).

Menurutnya, perubahan sistem pembayaran ini, karena kontrak kerja penyedia alat pembayaran kode QR itu telah habis dengan MRT Jakarta.

Kekinian, belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang kerja sama dengan para penyedia alat pembayaran kode QR tersebut.

Namun, MRT Jakarta tidak menutup pintu untuk para penyedia alat pembayaran itu untuk kembali bekerja sama.