Suara.com - Kerusuhan yang terjadi di berbagai kota Prancis menyebabkan tingkat keamanan menurun. Keselamatan warga di Nanterre, Toulouse, Lyon dan Dijon serta kota-kota lain juga terancam akibat penembakan seorang remaja oleh polisi.
Ribuan warga melakukan demonstrasi hingga aksi anarkis seperti penyanderaan, pembakaran hingga penjarahan. Situasi itu membuat pemerintah Prancis mengerahkan 45.000 aparat kepolisian demi memukul mundur massa yang masih berkeliaran hingga Minggu (2/2/2023) siang.
Peristiwa itu pun menjadi isu internasional, mengingat Prancis menjadi salah satu negara pilihan para imigran dari negara luar. Lalu, seperti apa kronologi kerusuhan ini? Simak inilah selengkapnya.
Kerusuhan bermula akibat penembakan kepada seorang remaja keturunan Maroko dan Aljazair bernama Nahel M (17). Penembakan dilakukan oleh seorang anggota polisi setelah remaja itu dianggap melanggar rambu lalu lintas.
Penembakan yang terjadi di pinggiran Kota Paris, Nanterre, Selasa (27/06/2023) pagi, membuat Nahel kehilangan nyawanya. Hal itu langsung menyulut amarah dari masyarakat Nanterre, Paris.
Apalagi, aksi penembakan polisi itu diduga juga terkait masalah rasis, khususnya reaksi polisi yang berbeda dalam menghadapi para imigran dari ras kulit hitam dan keturunan Timur Tengah.
Di Prancis, rasisme terhadap dua golongan tersebut oleh kepolisian rupanya kerap kali terjadi di kota-kota besar. Puncaknya saat polisi Prancis menembak remaja yang merupakan warga imigran tersebut, sehingga memicu kematian Nahel.
Ribuan massa pun memenuhi wilayah Nanterre dan terus melakukan aksi anarkis sejak Selasa (27/6/2023). Mulai dari pembakaran gedung-gedung, fasilitas di jalan hingga melakukan penjarahan terhadap toko toko di sekitaran Nanterre.
Pemerintah Prancis pun mengerahkan pasukan pengamanan untuk mengamankan situasi hingga Minggu (2/2/2023) pagi. Namun sayangnya, massa sulit untuk dipukul mundur.
Baca Juga: Huru-hara di Prancis Bikin Heboh, Apa Penyebabnya?
Aksi anarkis semakin menjadi-jadi setelah terjadinya pembakaran rumah Wali Kota L'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun pada Minggu (2/2/2023) kemarin.
Peristiwa itu mencuri perhatian negara lain, termasuk pemerintah Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris menghimbau para WNI untuk waspada atas serangan massa yang bisa mengancam keberadaan WNI.
"WNI di Prancis agar tetap waspada dan terus pantau informasi melalui saluran resmi Pemerintah Prancis, serta menghindari lokasi protes,” tulis KBRI Prancis melalui @indonesiainparis pada Minggu (2/7/2023) lalu.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Huru-hara di Prancis Bikin Heboh, Apa Penyebabnya?
-
Hari Besar Bulan Juli 2023: Hari Revolusi Prancis, Tahun Baru Islam 1445 H hingga Hari Anak Nasional
-
Media Inggris Bocorkan Justin Hubner WNI, Marc Klok Beri Komentar
-
6 Fakta Kerusuhan Prancis: Dipicu Kematian Remaja 17 Tahun, Ribuan Orang Ditangkap
-
Siapa Nahel M? Remaja 17 Tahun yang Kematiannya Picu Kericuhan di Prancis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO