Suara.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menduga ada oknum anggota TNI dan Polri terlibat membekingi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dia menyebut kejahatan TPPO tak tersentuh atau sulit diusut selama ini karena dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan.
“Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat,” kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).
Selain TNI dan Polri, Benny juga menyebut ada oknum pemerintahan lainnya yang terlibat TPPO, tak terkecuali di lembaganya juga turut terlibat.
“Oknum kementerian/lembaga terlibat, Pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini,” ujar dia.
Benny juga mengatakan terdapat seorang anggota BP2MI yang diduga terlibat dan kini sudah dilakukan pemecatan terhadapnya.
Teranyar, ia mengaku mendapat info dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana perihal satu lagi stafnya di BP2MI yang diduga menerima dana dari sindikat TPPO.
“Besok kami lakukan pemanggilan, pemeriksaan secara intensif pasti ya sanksi beratnya mengarah kepada pemecatan. Kita tunggu hasil pemeriksaan tim,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD pun sempat memberikan pernyataan serupa. Dia mengatakan pengungkapan kasus TPPO sulit dan macet karena ada bekingan dari orang tertentu.
Baca Juga: Driver Taksi Online di Medan Ngadu ke Jokowi dan Prabowo Minta Bantuan Mobilnya Dilarikan Oknum TNI
Untuk itu, Mahfud memberi peringatan tegas bahwa pihaknya akan menindak tegas orang-orang yang menjadi beking TPPO.
"Saya hanya ingin mengingatkan langkah penegakkan hukum ini akan terus digalakkan," kata Mahfud.
"Saya ingin mengingatkan siapa pun tidak boleh membekingi TPPO ini."
Berita Terkait
-
Ditemukan Aliran Dana dari Sindikat Perdagangan Orang ke Stafnya, Kepala BP2MI: Akan Disanksi Berat!
-
Bantah PMI Ditangkap Satgas TPPO, BP2MI: Yang Ditangkap Calo!
-
Banyak Beking di Balik Perdagangan Orang, Mahfud MD: Siapapun Tidak Boleh!
-
14 WNI Tertahan di Rumah Sakit Luar Negeri Gegara Ginjalnya Dijual Pelaku Perdagangan Orang!
-
Mahfud MD Sebut Satgas TPPO Tetapkan 698 Orang Jadi Tersangka Hanya dalam Sebulan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?