Suara.com - Bakal calon legislatif (caleg) Partai Demokrat, Denny Indrayana menggelar demonstrasi damai untuk menyampaikan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Federation Square, Melbourne, Australia, Selasa (4/7/2023).
Dalam aksinya tersebut, Denny juga membentangkan sebuah spanduk raksasa yang bertuliskan kritik untuk Jokowi untuk segera menghentikan cawe-cawe.
Aksi demonstrasi damainya itu disiarkan secara langsung melalui Facebook pribadinya. Dalam video siaran itu, tampak spanduk yang dipasang Denny bertuliskan 'Jokowi Don't Cawe-cawe Stop Dynasty'.
"Jokowi sedang di Sydney kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah kota Melbourne untuk mengingatkan Jokowi don't cawe-cawe stop dynasty," kata Denny dikutip Suara.com, Selasa (4/7/2023).
Dalam demonstrasinya tersebut, Denny meminta kepada Jokowi untuk tidak membuat kekacauan di Pilpres 2024 karena niatnya melakukan cawe-cawe.
"Jokowi jangan masuk menyebabkan Pilpres 2024 tidak jujur dan tidak adil," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan wakil menkumham tersebut juga menilai kalau cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bukan hanya berbahaya untuk demokrasi, tetapi juga melanggar konstitusi serta melanggar etika poltik.
Alih-alih cawe-cawe di Pilpres 2024, Kepala Negara disebut Denny seharusnya menerapkannya demi kepentingan negara, semisal saja mendorong RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas DPR RI.
"Presiden cawe-cawe dalam menerbitkan UU Cipta Kerja bahkan Perppu Cipta Kerja, presiden harusnya juga bisa cawe-cawe dalam RUU Perampasan Aset yang sangat dibutuhkan dalam aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi tapi presiden tidak melakukan itu," terangnya.
Hentikan Dinasti
Bukan hanya soal cawe-cawe, Denny juga meminta kepada Jokowi untuk menghentikan dinasti politiknya. Sejauh ini, Jokowi memiliki satu putra yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Lalu ada menantunya yakni Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Depok. Ke depannya, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep akan ikut turun terjun ke dunia politik melalui pemilihan kepala daerah untuk wilayah Depok.
Denny juga menyinggung soal bisnis-bisnis yang dikelola anak-anak Jokowi. Menurutnya, bisnis yang mereka jalani itu sarat dengan praktik korupsi.
"Karena disitu ada dugaan tindak pidana korupsi, modal yang disertakan ke dalam usaha anak-anak Jokowi tidak akan diberikan kalau dia bukan anak presiden. Presiden dengan mudah menghentikan dinasti politiknya, dinasti bisnisnya," terangnya.
Berita Terkait
-
Ternyata Ini yang Dibisikkan ke Megawati Sampai Bikin 2 Menteri Jokowi Nunduk-Nunduk
-
Isu Jokowi Sedang Bangun Dinasti Politik, Djarot PDIP Bantah: PDIP Tidak Seperti Itu
-
Dilarang Jokowi Buat Beli Barang Mewah, Berapa Bonus Atlet ASEAN Para Games?
-
Capres Pilihan Jokowi Jadi Polemik, Pengamat: Di Akhir Akan Kembali ke Rumah Besarnya
-
CEK FAKTA: Jokowi Pecat 4 Menteri Sekaligus Setelah Terbukti Terlibat Kasus Korupsi BTS 4G
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut