Jubir Anies, Surya Tjandra menilai rencana renovasi JIS sebagai rencana politisasi. Dia menyebut inspeksi yang dilakukan pemerintah ke JIS terlalu berlebihan.
"Tiba-tiba ada yang jadi ahli rumput hanya untuk menunjukkan kekurangan JIS. Jelas ini ditujukan untuk politisasi capres Anies," ujar Surya dalam keterangan pada Rabu, (5/7/2023).
Surya mengatakan yang bisa menilai rumput JIS layak atau tidak adalah FIFA. Surya menilai ada kepentingan bisnis dari evaluasi itu. Dia menyinggung adanya nilai proyek yang langsung keluar usai kunjungan rencana renovasi JIS.
"Lebih parah lagi, baru sekali berkunjung tiba-tiba keluar nilai proyek Rp6 miliar. Ini mau perbaiki JIS atau cari proyek rumput?" tuturnya.
Surya pun meminta pemerintah segera menghentikan politisasi JIS. SHal itu karena bertentangan dengan akal sehat dan dinilai menghambur-hamburkan uang negara.
Pemerintah Dinilai Sulit Akui JIS Warisan Anies
Jubir Anies lainnya, Sudirman Said juga memberikan komentar terkait rencana renovasi JIS. Dia menganggap pemerintah sulit mengakui JIS sebagai warisan Anies sebelum menanggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.
"Kok pemerintah pusat seperti terus mencari-cari kekurangan? Masyarakat pasti memiliki pertanyaan yang sama, apa salahnya mengakui karya anak bangsa bermutu tinggi?" kata Sudirman pada Rabu (5/7/2023).
Menurut Sudirman, banyak lembaga internasional seperti lembaga profesi dan atlet sepak bola internasional yang memberi apresiasi pada kualitas JIS. Dia menilai isu tentang banyaknya kekurangan JIS hingga tidak sesuai standar FIFA membentuk persepsi ada upaya politisasi karena JIS dibangun saat Anies menjadi gubernur.
Baca Juga: Mengulik Spesifikasi Rumput JIS dan Rumput Standar FIFA, Apakah Ada Perbedaan?
"Apakah karena JIS yang membangun Anies Baswedan lalu dipermasalahkan? Mengapa tidak mempermasalahkan stadion-stadion yang lain? Apa JIS sedemikian bermasalah sehingga tidak layak diajukan sebagai salah satu venue?" ungkapnya.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Mengulik Spesifikasi Rumput JIS dan Rumput Standar FIFA, Apakah Ada Perbedaan?
-
Jubir Anies Baswedan Soal Renovasi JIS: Orkestrasi Pertunjukan, Seolah-olah JIS itu Bermasalah dari Dulu
-
Erick Thohir Tepis Isu Politisasi Perbaikan JIS, 22 Stadion Lain Juga akan Dirombak
-
Sudirman Said Kritik Polemik JIS: Kenapa Tak Mulai dari Stadion Kanjuruhan
-
CEK FAKTA: Surya Paloh Dijemput Paksa Polisi Karena Laporkan Presiden Jokowi
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian