Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan bidang Kehormatan menjadwalkan memanggil anggotanya yakni Effendi Simbolon ke Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan, Effendi bakal penuhi panggilan tersebut untuk diklarifikasi soal pernyataanya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
"Iya panggilan, pastinya dia (Effendi) hadirlah," kata Komarudin kepada wartawan, Senin (10/7/2023).
Komarudin menyampaikan, jika Effendi itu tidak bisa menyampaikan pernyataan pribadi dalam konteks calon presiden.
"Iya Pak Effendi itu tidak bisa menyampaikan pernyataan pribadi dalam konteks calon presiden, kan begitu. Bagaimana membedakan pribadi dalam konteks itu," tuturnya.
Ia menegaskan, setiap orang yang memilki kartu tanda anggota (KTA) partai maka harus mau diatur oleh aturan partai.
"Jadi, ya, sekarang kan gini, setiap orang yang ber-KTA PDI Perjuangan, anggota partai ataupun pengurus, semua kebebasan individu diatur oleh aturan organisasi. Jadi kalau mau jadi orang partai, ya, harus diatur oleh aturan partai. Kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, dalam konteks itu lah pihaknya memanggil Effendi untuk dimintai keterangannya terkait ucapannya tersebut.
"Kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai. Dalam konteks itu memanggil Effendi untuk mengklarifikasi pernyataannya dan dia tidak bisa menggunakan kalimat bersayap, sebagai pribadi itu tidak bisa di partai," pungkasnya.
Baca Juga: Klaim Terbuka Jika Para Ketum Parpol Mau Bertemu Megawati, PDIP: Apalagi Prabowo, Welcome Banget
Dalam pemanggilan ini nantinya akan dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan juga Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Sebelumnya, Effendi menilai kalau Indonesia butuh pemimpin yang handal dalam sektor apapun. Sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
Hal tersebut diutarakan Effendi di Rakernas Marga Simbolon di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023).
"Saya pribadi, secara jujur berharap Indonesia dinakhodai pemimpin yang punya keandalan. Secara jujur dan objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo," kata Effendi.
Effendi juga mengungkapkan kalau Indonesia butuh penerus Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bisa melanjutkan keberhasilan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Indonesia memerlukan nakhoda andal dan kuat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah berhasil. Keberhasilan itu harus terus dilanjutkan," terangnya.
Berita Terkait
-
PBB Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Elektabilitas Ketum Gerindra Melejit
-
Sekjen Gerindra Minta Kader Menangkan Prabowo dengan Cara Tenang dan Santun
-
Disebut Buro Happold Tak Sesuai Panduan, PDIP Duga Ada Malpraktik Pembangunan JIS Warisan Anies
-
Naik Alphard saat Penuhi Panggilan PDIP, Effendi Simbolon Bakal Disanksi usai Sebut Prabowo Cocok jadi Presiden?
-
Effendi Simbolon Condong Dukung Prabowo Capres, PDIP Meradang, Bakal Jatuhkan Sanksi?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es
-
Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem Besok, Pramono Anung Kebut Pengerukan Kali dan Modifikasi Cuaca
-
Tolak Wacana Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
-
Bikin Heboh di Sidang Tipikor, Eks Wamenaker Noel Minta Hukuman Mati