Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan pemerintah telah mengutus orang untuk bernegosiasi dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens yang disandera oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
"Pak Kapolda sampaikan bahwa sedang ada proses negosiasi yaitu menunjuk salah satu pejabat pemerintah di sana untuk bernegosiasi," ujar Komioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawi kepada wartawan dikutip Selasa (11/7/2023).
Semendawai menyebut pejabat yang dimaksud adalah salah satu bupati di Papua. Dia tidak membeberkan secara detail bupati daerah mana yang diutus untuk menemui TPNPB-OPM.
"Salah satu bupati di daerah di sana, yang bisa komunikasi. Untuk bisa komunikasi dulu buka jalan komunikasi dengan pihak penyadera," jelas Semendawai.
Lebih lanjut, Semendawai mengatakan pemerintah dan TPNPB-OPN bakal mengadakan pertemuan terkait upaya pembebasam itu.
"Informasinya seperti itu (bakal ada pertemuan). Kita tentunya berharap bahwa tidak terjadi apa-apa terhadap pilot maka perlu dilakukan tindakan-tindakan yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau militer," ungkap Semendawai.
Sebagai informasi, Komnas HAM kekinian mengaku tidak mengetahui adanya permintaan untuk menjadi negosiator dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Marthens oleh TPNPB-OPM.
Abdul Haris Semendawai mengakui hal tersebut. Menurutnya, Komnas HAM Pusat sampai sekarang belum menerima permintaan menjadi negosiator.
"Kita sampaikan dari awal, untuk memastikan apakah memang pernah ada permintaan ke Komnas Pusat belum ada permintaan itu," ujar Semendawai, Selasa.
Baca Juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Pemerintah Sudah Berusaha Keras
Meski begitu, Semendawai menyampaikan pihaknya tidak melarang Komnas HAM perwakilan Papua jika ingin turun tangan menjadi negosiator dalan upaya pembebasan Philip.
"Bukan melarang ya, ini tolong di bawah perwakilan Papua negosiasikan kami tidak sampai sejauh itu," kata Semendawai.
Semendawai mengatakan Komnas HAM bersedia menjadi negosiator apabila diminta oleh TPNPN-OPM dan pihak pemerintah.
"Kita bisa saja mengusulkan, tapi lagi-lagi mediator itu diakui kedua belah pihak, dan sekali lagi kita sampaikan Komnas HAM siap menjadi mediator," ungkapnya.
Sebelumnya, Komnas HAM Papua mengklaim diminta oleh TPNPB-OPM untuk menjadi negosiator dalam upaya pembebesan pilot Susi Air Philip Mark Marthens yang kini jadi sandera.
"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dalam Youtube Komnas HAM, Kamis (6/7/2023).
Berita Terkait
-
Komnas HAM Tidak Mengetahui Permintaan untuk Menjadi Negosiator Pembebasan Pilot Susi Air
-
Pilot Susi Air Disandera OPM, Komnas HAM Kini Mendadak Tak Tahu soal Permintaan jadi Negosiator Pembebasan Philip
-
Pilot Susi Air Masih Disandera: Jokowi Tak Ingin Terlihat Diam, Komnas HAM Dikecam
-
Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Pemerintah Sudah Berusaha Keras
-
Pimpin Rapat Pembebasan Pilot Susi Air, Jokowi: Jangan Dilihat Kita Diam Saja Loh
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam