Suara.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, menentang usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta International Stadium (JIS).
Basco menganggap saat ini belum perlu ada tim khusus untuk menelusuri perencanaan hingga pembangunan JIS.
Menurutnya, pembentukan Pansus bisa saja dilakukan apabila sudah terlebih dahulu ada audit dan pemeriksaan yang dilakukan pihak kredibel. Dari hasil penelusuran awal ini baru bisa diketahui Pansus diperlukan atau tidak.
"Kalau harus sampai Pansus Golkar menolak, kecuali setelah di lakukan Audit dan pemeriksaan dan perlu pendalaman lagi mungkin bisa naik Pansus," ujar Baco saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).
Selain itu, Baco menilai dalam berbagai kesempatan Pansus malah tidak efektif karena rekomendasinya diabaikan eksekutif. Sebab, kerap kali yang diutamakan oleh Pansus adalah urusan politik.
Dalam urusan politik ini, tidak lain mengaitkan dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan yang diketahui bakal maju sebagai Capres di Pilpres 2024.
"Pansus ini kadang lebih besar politisnya daripada substansionalnya," ucapnya.
"Banyak Pansus juga engga jelas ujungnya. Tidak dilaksanakan juga sama Eksekutif padahal sudah capek-capek kita bahas dalamin di Pansus," katanya menambahkan.
Namun, ia mendukung program perbaikan yang dilakukan pemerintah saat ini untuk menjadikan JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17 2023.
"Untuk dicek, diperiksa, dan kemudian diperbaiki atau di sempurnakan atau direnovasi untuk kepentingan tempat Piala Dunia, Golkar setuju dan mendukung penuh," pungkasnya.
Mau PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan Pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk Pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
Berita Terkait
-
Partai Golkar Tegaskan Seluruh DPD Solid Dukung Airlangga, Tak Ada yang Usulkan Munaslub
-
Tebet Eco Park Ternyata Hasil Renovasi Taman Honda, Anies Baswedan Dikritik Tajam: Kebiasaan, Cuma Ganti Nama...
-
Nikah Diam-diam dengan Daniel, Tina Toon Ternyata Alami Kondisi Seperti Ini, Keluarga Sampai Harus...
-
Dulu Imut Nyanyi Bolo Bolo, Kini Tina Toon Bikin Pangling Pasca Resmi Jadi Istri Daniel
-
Tegaskan Tak Permah Rekomendasikan Munaslub, Ketua Dewan Pakar Golkar Minta Isu Pelengeseran Airlangga Disetop
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar