Suara.com - Presiden Joko Widodo disebut telah melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pelantikan Menteri, Wakil Menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Bahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sekaligus kader PDIP tersebut juga turut melaporkan alasan Jokowi melantik jajaran kabinet.
Jokowi juga telah menyampaikan alasannya melantik ketua umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Sebelumnya pak Pramono Anung juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan Presiden pada pagi ini melantik Menteri, Wakil Menteri dan juga beberapa dari Wantimpres," kata Hasto di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Sementara, untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo disebutnya merupakan urusan yang berbeda lantaran tak berkaitan dengan Pemilu.
"Persoalan terkait dengan Pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih Pilpres dan rakyat Indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan di tangan rakyat," ucapnya.
Meski dikomunikasikan ke beberapa pihak, Hasto menyatakan pemilihan jajaran kabinetnya merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, ia meyakini pilihan Jokowi sudah melalui pertimbangan yang matang demi menggerakkan roda pemerintahan.
"Semua tentu saja untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legacy dari presiden Jokowi dapat ditambah dan kemudian betul-betul mewujudkan suatu landasan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia raya," tuturnya.
Pelantikan Menkominfo
Sebelumnya diberitakan, Budi Arie Setiadi dan Nezar Patria ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi dan Nezar dilantik bersama empat Wakil Menteri lainnya dan dua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin kemarin.
Baca Juga: Reshuffle Jokowi Hapus Satu Jatah Menteri NasDem, Said Didu: Hanya Satu Tujuannya...
Budi Arie dilantik untuk menjabat sebagai menkominfo di penghujung masa jabatan. Hanya sekitar 1,5 tahun, Ketum relawan Projo itu diminta untuk menyelesaikan proyek BTS Kominfo.
"Ini kita punya waktu yang sangat pendek 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Penasaran Jokowi Lantik Menteri dan Wamen di Hari Senin; Itu yang Harus Dicari Jawabannya
-
Jokowi 'Obral Jabatan' untuk Relawan Pendukungnya di Pengujung Masa Jabatan, Pengamat: Biasa Saja, Biar Tetap Loyal
-
Kinerja Pemerintahan dan Relawan Militan Jadi Modal Jokowi untuk Tentukan Bakal Capres yang Didukungnya
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau