Suara.com - Presiden Joko Widodo disebut telah melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait pelantikan Menteri, Wakil Menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Bahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung sekaligus kader PDIP tersebut juga turut melaporkan alasan Jokowi melantik jajaran kabinet.
Jokowi juga telah menyampaikan alasannya melantik ketua umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Sebelumnya pak Pramono Anung juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan Presiden pada pagi ini melantik Menteri, Wakil Menteri dan juga beberapa dari Wantimpres," kata Hasto di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Sementara, untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo disebutnya merupakan urusan yang berbeda lantaran tak berkaitan dengan Pemilu.
"Persoalan terkait dengan Pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih Pilpres dan rakyat Indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan di tangan rakyat," ucapnya.
Meski dikomunikasikan ke beberapa pihak, Hasto menyatakan pemilihan jajaran kabinetnya merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun, ia meyakini pilihan Jokowi sudah melalui pertimbangan yang matang demi menggerakkan roda pemerintahan.
"Semua tentu saja untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legacy dari presiden Jokowi dapat ditambah dan kemudian betul-betul mewujudkan suatu landasan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia raya," tuturnya.
Pelantikan Menkominfo
Sebelumnya diberitakan, Budi Arie Setiadi dan Nezar Patria ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi dan Nezar dilantik bersama empat Wakil Menteri lainnya dan dua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin kemarin.
Baca Juga: Reshuffle Jokowi Hapus Satu Jatah Menteri NasDem, Said Didu: Hanya Satu Tujuannya...
Budi Arie dilantik untuk menjabat sebagai menkominfo di penghujung masa jabatan. Hanya sekitar 1,5 tahun, Ketum relawan Projo itu diminta untuk menyelesaikan proyek BTS Kominfo.
"Ini kita punya waktu yang sangat pendek 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berita Terkait
-
Hasto PDIP Penasaran Jokowi Lantik Menteri dan Wamen di Hari Senin; Itu yang Harus Dicari Jawabannya
-
Jokowi 'Obral Jabatan' untuk Relawan Pendukungnya di Pengujung Masa Jabatan, Pengamat: Biasa Saja, Biar Tetap Loyal
-
Kinerja Pemerintahan dan Relawan Militan Jadi Modal Jokowi untuk Tentukan Bakal Capres yang Didukungnya
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Bukan Cuma Iseng, Pelaku Teror Bom SDN Srengseng Sawah Ternyata Pernah Ancam Pak RT
-
Pilu! Korban Rudapaksa Jagakarsa Melahirkan, Bayi Terpaksa Diserahkan ke Dinsos
-
Jadi Tersangka, Kejagung Klaim Febrie Adriansyah Mundur Sukarela dan Tak Lagi Dikawal TNI
-
Skandal Korupsi Lingkaran Prabowo, Uji Transparansi dan Integritas Penegakan Hukum
-
Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30200 GT
-
Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005
-
DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan
-
BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau