Suara.com - Pernyataan sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bikin gaduh hingga dinilai berpotensi membuat korupsi merajalela.
Adapun Luhut menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dikerahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tindakan yang kampungan.
Celetukan Luhut tersebut menjawab terkait kritik publik yang menilai bahwa kinerja KPK makin turun gegara jumlah OTT semakin sedikit.
Sang Menko Marves berpendapat berbeda dengan persepsi masyarakat itu. Ia menilai justru bahwa jika OTT semakin jarang, maka menunjukkan kinerja yang makin apik.
Luhut tak segan menyebut bahwa OTT KPK sebagai drama. Ia tak setuju bilamana KPK dinilai tak sukses gegara OTT berkurang secara frekuensi.
"Jangan drama-drama yang ditangkap KPK, mesti kalau kurang jumlah yang ditangkap berarti enggak sukses, saya sangat tidak setuju," kritik Luhut kala ditemui di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Sang Menko Marves bahkan sampai menyebut pemikiran publik yang menilai keberhasilan KPK hanya berpatok kepada jumlah OTT adalah pemikiran yang kampungan.
"Itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso. Pemikiran modern, makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan, itu success story-nya," tutur Luhut.
Eks tokoh KPK: OTT justru dibutuhkan
Baca Juga: Akuisisi Saham Rugikan Negara Rp 100 Miliar, Dirut PT Bukit Asam Diperiksa
Para tokoh KPK kini dibuat riuh dengan pernyataan kontroversial sang Menko Marves. Eks Ketua KPK Abraham Samad menilai pernyataan Luhut keliru.
Abraham saat diwawancarai wartawan, Rabu (19/7/2023) mengutarakan bahwa OTT sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
Semakin banyak OTT yang dikerahkan, maka semakin banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak.
Abraham juga membalik logika Luhut, yakni ketika OTT semakin jarang, maka justru korupsi akan semakin sering.
Novel Baswedan khawatir skor pemberantasan korupsi anjlok
Senada dengan Abraham Samad, eks penyidik senior KPK Novel Baswedan juga menilai potensi buruk peningkatan korupsi ketika publik mengamini perkataan Luhut.
Berita Terkait
-
Akuisisi Saham Rugikan Negara Rp 100 Miliar, Dirut PT Bukit Asam Diperiksa
-
Cek Fakta: Panik! Anies Baswedan Ketakutan karena PJ Gubernur Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR Kompak Serahkan Bukti ke KPK
-
Daftar Institusi Penyumbang Koruptor Terbanyak di Indonesia
-
Profil Windu Aji Sutanto, Crazy Rich Brebes Tersangka Korupsi Antam Rp 5,7 Triliun
-
Kursi Nasdem Berkurang Usai Johnny G. Plate Diganti, Surya Paloh: Apa Masalah?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing