Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demorkat Kamhar Lakumani menilai Ketua Umum Partai Demokrat memenuhi syarat dari kriteria nol untuk menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Ia berujar, seperti yang dikatakan Anies. kriteria nol dimaksud adalah tidak memiliki beban masa lalu atau tidak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
"Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Kamhar mengatakan figur besrih dan berani memang sangat diperlukan dalam menjalankan mandat rakyat jika memangkan Pilpres mendatang.
Ia berujar sebagaimana disampaikan Anies bahwa pada agenda perubahan dan perbaikan terkandung empat substansi yang mesti dijalankan, yaitu menentukan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang, apa hal yang mesti dikoreksi dari kebijakan sekarang, apa yang harus dihentikan dari kebijakan sekarang, dan apa hal baru yang mesti dibuat sama-sama.
"Untuk efektifikas dan optimalisi menjalankan ini, butuh orang yang tak memiliki beban masa lalu dan keberanian. Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria ini," kata Kamhar.
PKS Pasang Aher
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang AHY memang salah satu figur yang dapat memenuhi kriteria nol. Tetapi di luar AHY, Mardani menyebut mama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang juga dinilai memenuhi syarat.
"Mas AHY dan Kang Aher masuk syarat," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Demokrat Digoda Gerindra Supaya Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
Mardani sebelumnya mengatakan bagus ada kriteria nol yang menjadi penentu bagi Anies menentukan bakal cawapres.
Kriteria nol itu, menurut Mardani tidak terlepas dari keinginan Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar menjadi lebih baik.
"Ingin menegakkan keadilan, ingin Indonesia maju. Karena itu capres dan cawapresnya mesti tidak dibebani masa lalu," kata Mardani.
Mardani memandang kriteria nol itu membuat pasangan capres dan cawapres terhindar dari kriminalisasi kasus hukum.
"Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi," kata Mardani.
Sambut Baik Kriteria Nol Cawapres
Tag
Berita Terkait
-
Demokrat Digoda Gerindra Supaya Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
-
PKS Sebut Tidak Ada Peluang Dikriminalisasi kalau Cawapres Anies Penuhi Kriteria Nol
-
Anies Mau Cawapres Kriteria Nol, Demokrat: yang Penting Bisa Menang Pilpres 2024
-
Anies Ngaku Butuh Sosok Cawapres Kriteria Nol yang Bebas Kasus Hukum ke Tiga Ketum Koalisi Perubahan
-
Tim 8 Koalisi Perubahan: Sudah Lama Anies Pandang Penting Kriteria Nol untuk Tentukan Cawapres
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang