Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demorkat Kamhar Lakumani menilai Ketua Umum Partai Demokrat memenuhi syarat dari kriteria nol untuk menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Ia berujar, seperti yang dikatakan Anies. kriteria nol dimaksud adalah tidak memiliki beban masa lalu atau tidak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
"Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Kamhar mengatakan figur besrih dan berani memang sangat diperlukan dalam menjalankan mandat rakyat jika memangkan Pilpres mendatang.
Ia berujar sebagaimana disampaikan Anies bahwa pada agenda perubahan dan perbaikan terkandung empat substansi yang mesti dijalankan, yaitu menentukan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang, apa hal yang mesti dikoreksi dari kebijakan sekarang, apa yang harus dihentikan dari kebijakan sekarang, dan apa hal baru yang mesti dibuat sama-sama.
"Untuk efektifikas dan optimalisi menjalankan ini, butuh orang yang tak memiliki beban masa lalu dan keberanian. Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria ini," kata Kamhar.
PKS Pasang Aher
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang AHY memang salah satu figur yang dapat memenuhi kriteria nol. Tetapi di luar AHY, Mardani menyebut mama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang juga dinilai memenuhi syarat.
"Mas AHY dan Kang Aher masuk syarat," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Demokrat Digoda Gerindra Supaya Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
Mardani sebelumnya mengatakan bagus ada kriteria nol yang menjadi penentu bagi Anies menentukan bakal cawapres.
Kriteria nol itu, menurut Mardani tidak terlepas dari keinginan Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar menjadi lebih baik.
"Ingin menegakkan keadilan, ingin Indonesia maju. Karena itu capres dan cawapresnya mesti tidak dibebani masa lalu," kata Mardani.
Mardani memandang kriteria nol itu membuat pasangan capres dan cawapres terhindar dari kriminalisasi kasus hukum.
"Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi," kata Mardani.
Sambut Baik Kriteria Nol Cawapres
Tag
Berita Terkait
-
Demokrat Digoda Gerindra Supaya Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
-
PKS Sebut Tidak Ada Peluang Dikriminalisasi kalau Cawapres Anies Penuhi Kriteria Nol
-
Anies Mau Cawapres Kriteria Nol, Demokrat: yang Penting Bisa Menang Pilpres 2024
-
Anies Ngaku Butuh Sosok Cawapres Kriteria Nol yang Bebas Kasus Hukum ke Tiga Ketum Koalisi Perubahan
-
Tim 8 Koalisi Perubahan: Sudah Lama Anies Pandang Penting Kriteria Nol untuk Tentukan Cawapres
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!