Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyinggung terkait pemimpin bangsa ke depan tidak bisa hadir dengan tangannya berlumuran darah hingga tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam acara diskusi Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
Hasto sendiri hadir sebagai moderator dalam acara itu dengan pembicara Aktivis HAM Usman Hamid, Sejarahwab Bonnie Triyana, dan Saksi Kudatuli yang juga Politisi PDIP Ribka Tjiptaning.
Awalnya Hasto mengatakan, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 bukan peristiwa pelanggaran HAM biasa.
“Beliau (Megawati) selalu mengingatkan 21 Juli 1996 bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah spirit gerakan arus bawah berhadapan dengan rezim yang sangat, sangat, sangat otoriter dan menggunakan berbagai cara demi kekuasaan itu,” kata Hasto.
Hasto kemudian melaporkan kepada Megawati bahwa hari ini mengadakan peringatan 27 Juli 1996, sebagaimana terus tiap tahun dilakukan.
Menurut Hasto, Megawati mengingatkan kepada dirinya bahwa apa pun sumber inspirasi perjuangan partai adalah rakyat.
Menurutnya, benteng-benteng kekuasaan saat itu menghentakkan Megawati, sehingga di kantor PDI saat itu menjadi saksi pada 27 Juli 1996 terjadi serangan brutal dengan menggunakan berbagai elemen kekuasaan negara.
"Dan kantor Partai ini berhasil diluluhlantakkan tetapi yang namanya semangat perjuangan itu tidak pernah bisa dihancurkan," tuturnya.
Baca Juga: Puan Maharani Kunjungi Cak Imin di Kediaman Besok Siang, Bahas Apa?
Untuk itu, Hasto mengatakan Kudatuli bukan hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi PDIP, tetapi juga membangunkan suatu harapan dan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.
“Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Puan Temui Ketum PKB Besok, Bahas Soal Cak Imin Masuk Bursa Cawapres Ganjar
-
Megawati Soekarnoputri Ngaku Jengkel Terus Didesak Pertanyaan Cawapres Ganjar Pranowo
-
Puan Maharani Kunjungi Cak Imin di Kediaman Besok Siang, Bahas Apa?
-
Sosok Cawapres Ganjar, Megawati: Tunggu Saja, Nanti Juga Ada Harinya Saya Umumkan
-
Seloroh Megawati Ngaku Punya 'Ilmu Kungfu' Selama Berpolitik, Apa Maksudnya?
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus