Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan sejumlah pesan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menyikapi tantangan dalam menanggulangi terorisme.
Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf pada acara Peringatan Hari Jadi Ke-13 BNPT RI bertajuk 'BNPT Hadir untuk Negeri, Indonesia Damai Menuju Indonesia Emas'.
"Pertama, perkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak. Tangkal terorisme secara berjemaah, atau dilakukan secara bersama-sama," kata Ma'ruf di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).
Dia meminta, BNPT meneruskan langkah-langkah kontraradikalisasi untuk menangkal berkembangnya paham radikal.
Kemudian, Ma'ruf juga menyebut BNPT perlu terus melakukan deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar radikalisme dengan bekerja sama bersama kementerian dan lembaga lainnya.
"Kedua, rangkul kalangan muda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan RT/RW dengan dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat," ucap Ma'ruf.
Menurut dia, BNPT perlu mempromosikan moderasi beragama sekaligus memperkuat paham kebangsaan.
"Berikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan atau di kalangan umat Islam disebut sebagai darul mitsaq. Dalam agama, kesepakatan harus dihormati, dan tidak boleh dilanggar. Pancasila adalah piagam dari kesepakatan tersebut," tutur Ma'ruf.
Terakhir, dia menyebut BNPT harus melakukan monitor untuk mengawasi media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024. Sebab, dia menilai gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang pemilu.
Baca Juga: Diungkap BNPT! Remaja, Anak, dan Perempuan Jadi Kelompok Paling Rentan Terpapar Radikalisme
"Pahami segala bentuk risiko, agar tidak dimanfaatkan oleh kaum intoleran untuk memengaruhi dan memecah belah umat Islam," ujar Ma'ruf.
"Cegah penyalahgunaan media sosial agar tidak menjadi tempat yang subur bagi narasi-narasi intoleran dan ujaran kebencian," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka