Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menyinggung partai-partai politik yang berada dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) belum solid atau terkonsolidasi dengan baik.
Pernyataan itu menyusul pengamatannya melihat bakal capres dari KPP Anies Baswedan ketika melakukan safari politik ke sejumlah daerah yang justru tidak ada penyambutan, seperti dilakukan NasDem.
"Yang kita mau, Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh tiga kader partai politik," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).
Menurutnya, ketika Anies kunjungan ke daerah hanya NasDem yang melakukan penyambutan, hal itu tidak bisa dimaknai sebagai penyambutan koalisi.
"Misalnya, ketika NasDem membawa Anies ke daerah, sampai di daerah disambut sama NasDem, itu bukan tim koalisi namanya. Itu tim partai," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap Anies maju satu langkah dalam memimpin Koalisi Perubahan ini.
"Anies harus segera membentuk tim pemenangan dan memulai sosialisasi ke masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Ali meminta Anies tidak memilih bacawapres yang hanya karena memiliki partai politik.
"Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin tiga itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih Cawapresnya," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8/2023).
Adapun kriteria yang dimaksud yakni ada tiga poin seperti bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.
Ali menyampaikan, figur bacawapres yang dipilih harus bisa membantu pemenangan Anies.
Menurutnya, figur bacawapres ini harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies yang tidak maksimal.
Kemudian menjadikan koalisi stabil, tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai.
"Ketika Anies sudah memilih Si Fulan untuk menjadi Cawapres, maka, Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," tuturya.
Ia mengatakan, alasan tersebut bukan hanya serta merta untuk mendorong Anies maju di Pilpres 2024 saja. Untuk itu, ia tak menyarankan Anies memilih figur cawapres yang hanya punya partai politik.
Berita Terkait
-
Waketum NasDem Kasih Rambu ke Anies: Jangan Pilih Figur Cawapres Pertimbangannya Hanya Karena Punya Parpol!
-
JK Samakan Nasib Anies Dengan Donald Trump Saat Pilpres, Pengamat: Hasil Survei Kerap Meleset
-
Anies Klaim Gubernur DKI Jakarta Paling Mirip Jokowi, PPP: Banyak Persoalan Hanya Retorika Tak Dituntaskan
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi
-
Jadwal dan Lokasi Geopark Run Series 2026-2027: Dari Ijen hingga Belitong
-
Dittipideksus Bareskrim Bongkar Sindikat Penyelundupan Bawang Ilegal Asal Malaysia
-
MAKI Ungkap Alasan Korupsi Tambang Bauksit Aseng Mulus Bertahun-tahun: Ada Beking Pejabat!
-
Ratusan Ponsel Pelaku Begal Diperiksa, Polda Metro Jaya Dalami Jaringan
-
Viral Mobil Porsche Gunakan Pelat Dinas Mabes TNI, Kapuspen Duga Palsu
-
ShopeeVIP Gandeng Duolingo, Bikin Belanja Lebih Hemat & Upgrade Diri Lebih Menyenangkan
-
Plot Twist Muse Model Ngaku Dibegal di Jakbar, Hasil Visum: Itu Bisul Meletus
-
Airlangga: Kebijakan DHE dan Ekspor via Danantara Mulai Berlaku 1 Juni 2026
-
Jakarta Dikepung 24 Ribu CCTV, Polda Metro Jaya: Penjahat Tak Punya Ruang Gerak!