Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ikut mengomentari aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta membakar bendera PDIP buntut pelaporan Rocky Gerung ke polisi.
Mahfud menilai aksi tersebut keliru. Dia lalu menyinggung analogi jika bendera HMI dibakar karena adanya pelaporan kasus lain ke pihak kepolisian.
"Kalau membakar bendera PDIP itu alasannya karena PDIP mengadukan RG ke polisi maka alasan juga keliru," tulis Mahfud lewat akun Twitter pribadinya dikutip, Selasa (8/8/2023).
"Bagaimana kalau bendera HMI dibakar hanya, misalnya, karena HMI melaporkan orang ke polisi?" lanjutnya.
Mahfud juga berpandangan aksi itu tidak layak untuk dilakukan oleh seorang kader HMI. Sebab, selama ini Mahfud menilai anggota HMI lebih mengedepankan adu argumentasi.
"Saya setuju dengan Presidium KAHMI Kalsel Fazlul Rahman bahwa tindakan tersebut tidak layak. Membela RG boleh saja, tapi tradisi HMI adalah adu argumen, bukan membakar bendera," tutur Mahfud.
Mantan Ketua MK meminta pembelaan terhadap Rocky Gerung dapat ditempuh lewat jalur hukum.
"Lebih baik seandainya mau membela RG dengan memberi bantuan hukum atau adu argumen secara terbuka," cuit dia.
PDIP Berang
Baca Juga: Janji Wayan Koster Menangkan Ganjar di Pulau Dewata: Bali Bakal Merah Total
Sebelumnya pada Jumat (4/8/2023), sekelompok orang yang mengatasnamakan aktivis HMI Jakarta melakukan unjuk rasa membela Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi.
Mereka kemudian membakar bendera PDIP saat aksi unjuk rasa di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku pembakaran bendera partainya ke kepolisian.
"Untuk diketahui, PDIP memiliki militansi yang tinggi termasuk dalam mengibarkan jutaan bendera di seluruh tanah air. Termasuk dalam menjaga bendera tersebut dari tindakan yang tidak pantas," ujar Djarot usai acara pelatihan juru kampanye (Jurkam) muda Partai di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
Ia menyampaikan, semua pihak harus mengedepankan etika dalam berpendapat dan berekspresi. Djarot menyayangkan, adanya aksi pembakaran bendera PDIP tersebut.
"Kejadian itu sangat tidak patut. Pembakaran bendera Partai itu menimbulkan sangat mengganggu. Sehingga akan diproses melalui jalur hukum," sambungnya.
Berita Terkait
-
Fakta-fakta di Balik Pembakaran Bendera PDIP: Diduga Aksi Bela Rocky Gerung
-
Jamin Pemilu 2024 Digelar Tepat Waktu, Mahfud MD: Tak Ada Lagi Isu Penundaan dan Perpanjangan Periode
-
Mahfud MD: Ingat! Pemilu Itu untuk Cari Pemimpin Bersama Bukan Cari Musuh
-
Tak Jamin Kerjasama PDIP dengan PPP, Sandiaga Uno Ikhlas Jika Gagal Jadi Cawapres Ganjar Walau Sudah Ada Chemistry
-
Sebut Korupsi Kerap Terjadi Jelang Pemilu, Mahfud MD: Banyak Lho di KPU Meski Sudah Independen
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat