Suara.com - Warga Kampung Bayam menggelar aksi damai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Aksi ini menuntut agar mereka segera diizinkan menghuni Kampung Susun Bayam.
Pantauan Suara.com di PTUN DKI Jakarta pada Senin (14/8/2023), puluhan warga datang sambil mengenakan kaus seragam berwarna biru. Mereka datang dengan menggunakan sebuah bus.
Selain itu, para warga Kampung Bayam juga tampak membawa spanduk bertuliskan tuntutan aksi di depan pintu masuk kantor PTUN. Selain spanduk, mereka juga membawa banner serta atribut aksi lainnya.
Dalam orasinya, orator menyinggung Kampung Susun Bayam yang kini sudah dikomersialkan. Dia lantas mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan hak hunian kepada warga.
"Kami tidak mampu lagi bayar kontrakan. Sudah dijanjikan menempati rusun Kampung Bayam. Tapi hari ini hanya janji belaka. Rusun tersebut sudah dikomersialkan. Kami butuh dukungan, butuh diskusi," kata orator di depan PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).
"Kami sudah sering kirim surat ke Pemprov dan JakPro tapi diabaikan. Seakan kita ini bukan warga negara Indonesia. Kami ini punya hak bahwa setiap warga Kampung Bayam yang punya SK itu, bisa masuk ke Kampung Susun Bayam. Kita tidak diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.
Diketahui, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut Pemprov DKI sudah menawarkan warga untuk pindah ke Rusun Nagrak. Namun, belum ada warga Kampung Susun Bayam yang mau menghuni Rusunawa Nagrak.
"Sampai hari ini warganya terkonfirmasi belum ada yang menempati Rusun Nagrak. Tapi, sudah ditawarkan," kata Retno kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
Baca Juga: Rentan Sakit karena Polusi, Ketua DPRD DKI Usul Pekerja Lapangan Dapat Insentif Buat Beli Obat
Berita Terkait
-
Rentan Sakit karena Polusi, Ketua DPRD DKI Usul Pekerja Lapangan Dapat Insentif Buat Beli Obat
-
Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Diduga Beli Lahan Sendiri, MAKI Minta Pemprov DKI Bersih-bersih Pejabat agar Tak Ada Lagi Mafia
-
Soal Dugaan Beli Lahan Sendiri, PDIP DKI Minta Pemprov Ambil Langkah Serius
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Bencana Sumatera Disebut Bukan Sekadar Alam, Tapi 'Bencana Pejabat' dan Beban Bagi Prabowo
-
Pengamat Ungkap Untung-Rugi Jika Bulog dan Bapanas Disatukan
-
Stabilkan Harga Jelang Nataru, Pemprov DKI Kirim 15 Ton Pangan ke Kepulauan Seribu
-
Penembakan Petani di Bengkulu: Polisi Preteli Pasal Pembunuhan dan Dugaan Suap Miras
-
ESDM Buka Peluang Alihkan Subsidi LPG ke DME, Defisit 8,6 Juta Ton Jadi Sorotan
-
Kengerian di Kalibata! Amukan Matel Hanguskan Puluhan Kios, Pedagang Ini Nyaris Terbakar
-
Soal Insiden SDN 01 Kalibaru, Sudinhub Sebut SPPG Lakukan Pelanggaran Fatal
-
Kebakaran Terra Drone: Pemilik Bangunan Bakal Diperiksa, Tersangka Bertambah?
-
Sebelum Insiden Penembakan 5 Petani Bengkulu, Warga Sering Diintimidasi Buntut Konflik Agraria
-
Kalibata Mencekam Semalaman, Ini Awal Mula Kerusuhan Tewaskan 2 Matel Gegara Motor Kredit