Suara.com - Warga Kampung Bayam menggelar aksi damai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta. Aksi ini menuntut agar mereka segera diizinkan menghuni Kampung Susun Bayam.
Pantauan Suara.com di PTUN DKI Jakarta pada Senin (14/8/2023), puluhan warga datang sambil mengenakan kaus seragam berwarna biru. Mereka datang dengan menggunakan sebuah bus.
Selain itu, para warga Kampung Bayam juga tampak membawa spanduk bertuliskan tuntutan aksi di depan pintu masuk kantor PTUN. Selain spanduk, mereka juga membawa banner serta atribut aksi lainnya.
Dalam orasinya, orator menyinggung Kampung Susun Bayam yang kini sudah dikomersialkan. Dia lantas mendesak agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan hak hunian kepada warga.
"Kami tidak mampu lagi bayar kontrakan. Sudah dijanjikan menempati rusun Kampung Bayam. Tapi hari ini hanya janji belaka. Rusun tersebut sudah dikomersialkan. Kami butuh dukungan, butuh diskusi," kata orator di depan PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Senin (14/8/2023).
"Kami sudah sering kirim surat ke Pemprov dan JakPro tapi diabaikan. Seakan kita ini bukan warga negara Indonesia. Kami ini punya hak bahwa setiap warga Kampung Bayam yang punya SK itu, bisa masuk ke Kampung Susun Bayam. Kita tidak diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.
Diketahui, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut Pemprov DKI sudah menawarkan warga untuk pindah ke Rusun Nagrak. Namun, belum ada warga Kampung Susun Bayam yang mau menghuni Rusunawa Nagrak.
"Sampai hari ini warganya terkonfirmasi belum ada yang menempati Rusun Nagrak. Tapi, sudah ditawarkan," kata Retno kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
Baca Juga: Rentan Sakit karena Polusi, Ketua DPRD DKI Usul Pekerja Lapangan Dapat Insentif Buat Beli Obat
Berita Terkait
-
Rentan Sakit karena Polusi, Ketua DPRD DKI Usul Pekerja Lapangan Dapat Insentif Buat Beli Obat
-
Kualitas Udara di Jakarta Memburuk, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Diduga Beli Lahan Sendiri, MAKI Minta Pemprov DKI Bersih-bersih Pejabat agar Tak Ada Lagi Mafia
-
Soal Dugaan Beli Lahan Sendiri, PDIP DKI Minta Pemprov Ambil Langkah Serius
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
Terkini
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa
-
Mengapa Pertamax Naik? Teddy Indra Wijaya Ungkap 3 Alasannya
-
Triana ke Mahasiswa: Jangan Lupakan Reformasi Agraria, Tanpa Itu Indonesia Tak Akan Berubah
-
Kenapa Polisi 'Ngotot' Larang Mahasiswa Demo di Kawasan Bundaran HI?