Suara.com - PDI Perjuangan mempersilakan PPP jika ingin ke luar dari kerja sama politik untuk mendukung calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Menanggapi hal ini, PPP menegaskan diri tidak pernah terpikirkan untuk meninggalkan PDIP.
"Sampai saat ini tidak ada kepikiran dari PPP untuk meninggalkan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan, yang sudah menetapkan Pak Ganjar," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Senin (14/8/2023).
Awiek menegaskan PPP secara bulat sudah memberikan dukung kepada Ganjar melalui keputusan Rapimnas ke-V PPP.
"Karena keputusan Rapimnas V itu bulat total semuanya mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden," kata Awiek.
Selain ada Rapimnas V, PPP juga menghasilkan keputusan Rapimnas VI, yakni merekomendasikam Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres untuk Ganjar.
"Artinya apa? Ada dua keputusan yang berbeda. Yang satu keputusan rapimnas bulat mendukung Pak ganjar sebagai calon presiden. Yang kedua, merekomendasikan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan," tutur Awiek.
Awiek mengatakan dua keputusan tersebut tidak mudan untuk diubah. Pengubahannya butuh keputusan Rapimnas yang lain. Tetapi ia menegaskam PPP tidak ada niatan yang mengarah kepada hal tersebut.
"Jadi ada dua hal yang berbeda, tidak serta merta kita berubah begitu saja, ada mekanismenya. Keputusan rapimnas itu hanya bisa dianulir oleh rapimnas. Sampai saat ini belum ada agenda menggelar rapimnas," kata Awiek.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mempersilahkan jika PPP pilih mempertimbangkan keluar dari kerja sama politik dan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Baca Juga: Golkar Resmi Dukung Prabowo, Kader Riau Ingin Airlangga Jadi Cawapres
Hal itu disampaikan Basarah ketika ditanya mengenai PPP disebut jika di internal partainya kekinian berkembang pembicaraan soal bagaimana nasib PPP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan bakal calon wakil presiden oleh Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Monggo, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, dalam menjalin kerja sama politik penting kesukarelaan dikedepakan. Jika hal itu tidak dilakukan justru akan membuat rumit.
"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," tuturnya.
Kendati begitu, Basarah menyebut, jika peluang semua figur yang disebut-sebut sebagai cawapres Ganjar masih sama semuanya. Termasuk nama Sandiaga Uno.
"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau pak Sandiaga Uno, mau pak Mahfud MD, kemudian sekarang mba Puan ada menyebut mba Yenny Wahid, ada mantan panglima TNI (purn) Jenderal Andika perkasa, kemudian ada pak Erick Thohir dan banyak lagi," ujarnya.
Berita Terkait
-
PAN Dan Golkar ke Prabowo, PDIP NTB : Walau Tidak Berkoalisi Bisa Usung Calon
-
Golkar dan PAN Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Pengamat Politik Sumbar: Prabowo Makin Percaya Diri!
-
Soal Rekom Rapimnas PPP Usung Sandiaga Jadi Bakal Cawapres Ganjar, Achmad Baidowi: Tak Serta Merta Berubah Begitu Saja
-
Sudah Jadi Tradisi, Bendum PDIP Prediksi Ganjar Bakal Dipasangan dengan Tokoh NU
-
Tak Gentar Hadapi Koalisi Besar Prabowo, PDIP: 2014 Juga Kami Ramping Tapi Akhirnya Menang
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka