Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan jika Presiden Joko Widodo tidak pernah campur tangan dalam pembentukan koalisi atau kerja sama politik untuk Pilpres 2024.
Menurutnya, Jokowi sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait namanya dicatut lantaran disebut ada di balik bergabungnya Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto.
"Tentang Pak Jokowi yang namanya dicatut, beliau sudah klarifikasi bahwa itu tidak benar. Pak Jokowi tidak pernah campur tangan di dalam pembentukan kerja sama partai politik," kata Hasto ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).
Kendati begitu, ia menekankan, jika Pilpres berbeda konteksnya dengan Pileg. Menurutnya, dalam Pilpres kekuatan figur sangat penting.
"Di dalam pilpres kekuatan figur itu sangat penting, bagaimana sosok pemimpin yang jujur, merakyat, visioner, yang menjadi bagian dari representasi dari rakyat itu sendiri," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia begitu besar, sehingga seorang figur calon presiden terutama, harus punya stamina yang tinggi untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita lihat Pak Ganjar Pranowo dengan usia 53 tahun, itu mampu bergerak cepat membangun kemajuan Indonesia raya kita," tuturnya.
Bantahan Jokowi
Presiden Jokowi sebelumnya buka suara terkait keputusan Golkar dan PAN yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan dirinya tidak ikut campur dengan langkah Golkar dan PAN yang merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra dan PKB.
"Ya itu urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai," ujar Jokowi usai menyerahkan tanda kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).
Jokowi menambahkan dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN menyangkut dukungan Pilpres 2024.
"Ndak, ndak, ndak, itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerja sama itu urusan partai, saya bukan ketua partai," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan koalisi partai pendukung pemerintahan tetap berjalan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!