Suara.com - Partai Gerindra menyatakan food estate yang dikritik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merupakan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam kedudukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (menhan), Gerindra mengungkapkan bahwa ketua umumnya hanya sebatas menjalankan yang menjadi program presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi kritik dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas program food estate.
"Di awal masa kementerian beliau sebagai menteri pertahanan, garis kebijakan presiden adalah bahwa semua kementerian harus menjalankan program presiden, tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementrian, yang ada hanya lah visi presiden dan wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Muzani mengingatkan bahwa sistem Pemerintahan Indonesia merupakan presidensial, lantaran kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah bila mereka terpilih menjasi presiden dan wakil presiden.
"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Maruf Amin," kata Muzani.
Lebih jauh, ia juga menanggapi kritik menyoal dampak lingkungan karena program food estate, Wakil Ketua MPR RI ini meminta agar cara memandang mengenai food estate dilakukan secara menyeluruh.
"Jangan melihat sepotong-sepotong, kalau melihat sepotong-sepotong maka akan ada cara penglihatan yang tidak pas," ujarnya.
Partai Gerindra angkat bicara ihwal pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyoroti pelaksanaan food estate. Hasto sebelumnya menyebut program tersebut disalahgunakan
Baca Juga: Gerindra Respons Pernyataan Hasto PDIP Soal Food Estate Disalahgunakan
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menegaskan penilaian itu tidak benar. Menurutnya, program food estate di bawah Kementerian Pertahanan itu merupakan sebuah solusi pangan ke depan.
"Saya kira itu tidak benar ya. Saya rasa food estate adalah solusi ke depan," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Budi memandang food estate merupakan program yang bisa berkembang dengan baik.
"Saya rasa bisa berkembang dengan baik. Jadi kita harap ini yang sangat penting dan memang perlu suatu terobosan dalam bentuk food estate untuk kedaulatan pangan Indonesia ke depan," kata Budi.
Budi lantas menanggapi ihwal food estate yang dianggap hingga kini belum menuaikan hasil.
"Saya rasa pada saatnya nanti kita lihat ya apa yang telah dilaksanakan dan saya rasa akan ada hasil yang baik dari food estate tersebut," ujar Budi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana