Jokowi Gerah Kerap Disebut 'Pak Lurah', Mardiono PPP: Kepala Negara Ya Tentu Harus Posisi Netral

Suara.com - Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Mardiono, memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang kerap dipanggil sebagai 'Pak Lurah'.

Jokowi sebagai Kepala Negara kata dia, harus bersikat netral.

"Ya tentu Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, ya tentu harus meletakkan pada netralitas," kata Mardiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Memang menurutnya, Jokowi merupakan seorang politisi, kader PDI Perjuangan. Namun, kata dia, lagi-lagi sebagai seorang kepala negara tentu Jokowi harus dalam posisi netral.

"Pak Presiden Jokowi itu juga kader PDIP, ya tentu Pak Jokowi seorang politisi juga, tapi pada posisi sebagai kepala negara ya tentu harus meletakkan pada posisi netral," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai pak lurah dalam urusan politik. Gerah kerap disebut dengan kode 'pak lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Sebutan 'pak lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'pak lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Ganjar Nyatakan Kesiapannya untuk "Lari Marathon" Lanjutkan Pekerjaan Besar Jokowi

"Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya. Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya.

Awalnya, Jokowi mengaku penasaran siapa pak lurah yang dimaksud. Namun, pada akhirnya ia mengetahui kalau pak lurah itu menjadi kode untuk dirinya sendiri.

"Ternyata Pak Lurah itu, kode," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum parpol maupun pimpinan koalisi parpol.

Menurut undang-undang pun, Kepala Negara merasa tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah."