- Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas menanggapi penolakan hakim praperadilan atas penetapan tersangka korupsi kuota haji.
- Hakim dinilai hanya berfokus pada jumlah alat bukti, mengabaikan dalil dan kewenangan KPK menetapkan tersangka.
- Upaya hukum lanjutan akan tetap dilakukan tim kuasa hukum meskipun permohonan kliennya telah ditolak di PN Jakarta Selatan.
Suara.com - Kuasa hukum eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini menanggapi putusan hakim praperadilan yang menolak permohonan kliennya, atas penatapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.
Mellisa menilai, meski dirinya mengaku menghormati putusan hakim. Namun Mellisa memiliki catatan soal persidangan tersebut.
Sebab, meski telah menjabarkan sejumlah dalil dalam persidangan, namun Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro yang memimpin jalannya persidangan dianggap hanya merujuk jumlah alat bukti.
“Kami punya catatan serius tentang proses persidangan ini karena dari sekian banyak dalil yang kami sampaikan, ternyata dari hakim praperadilan hanya melihat dari jumlah alat bukti yang sudah ada dua,” katanya, di PN Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Mellisa menuturkan, hakim tidak mempertimbangkan dalil yang mereka sampaikan. Bahkan, hakim sama sekali tidak membahas kewenangan KPK dalam menetapkan seorang tersangka.
“Terkait dengan apakah berkualitas, apakah relevan, itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Bahkan sama sekali tidak membahas juga terkait dengan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam KUHAP ataupun di dalam undang-undang KPK yang sudah dihapus,” jelasnya.
Hal ini, lanjut Mellisa akan menjadi preseden buruk bagi pemberlakuan KUHAP dan KUHP yang baru. Sebab tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya.
“Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru, ada ketidakpastian hukum di sini,” jelasnya.
Namun, meski dalam sidang praperadilan ini hakim menolak kliennya, Mellisa mengaku bakal terus melakukan upaya hukum lanjutan.
Baca Juga: Tok! Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Gus Yaqut, Status Tersangka Korupsi Kuota Haji Sah
“Tapi apapun itu, tentu seluruh proses hukum ke depan tetap akan kami lakukan upaya-upaya hukum lanjutannya, seperti itu,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Tok! Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Gus Yaqut, Status Tersangka Korupsi Kuota Haji Sah
-
Jelang Putusan Praperadilan Gus Yaqut, KPK Optimis: Seluruh Proses Dilakukan Sesuai Perundangan
-
Sidang Putusan Praperadilan Yaqut Cholil Qoumas Bakal Digelar Rabu Mendatang
-
Hadiri Sidang Praperadilan, Gus Yaqut: Saya Yakin Kebenaran Akan Menemukan Jalannya
-
Mahfud MD Heran Gus Yaqut Jadi Tersangka: Kuota Haji Itu Bukan Kerugian Negara!
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga
-
KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Silmy Karim, Sita Dokumen hingga Uang Tunai