Suara.com - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng) mengadakan rapat konsolidasi dengan sejumlah kepala daerah di wilayah Jateng pada Selasa (15/8/2023), di Kota Semarang.
Rapat tersebut diadakan untuk membahas kondusivitas wilayah Jateng jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Namun, dua kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PDI Perjuangan tak nampak dalam rapat tersebut.
Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Tak hadirnya kedua tokoh itu lantas menimbulkan sejumlah spekulasi, apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu?
Seperti apa fakta di balk absennya Ganjar dan Gibran dalam rapat konsolidasi tersebut? Simak ulasannya berikut ini.
1. PDIP mengaku kirim undangan
Terkait tidak hadirnya Ganjar dan Gibran, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, penyelenggara sudah mengirimkan undangan. Namun ia mengaku tidak mengetahui mengapa Gibran tidak hadir di acara tersebut.
"(Gibran) diundang, cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul kepada wartawan.
Sementara terkait ketidakhadiran Ganjar, Bambang mengatakan yang bersangkutan memang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.
2. Ganjar dan Gibran mengaku tak diundang
Berbeda dengan yang dikatakan Bambang Pacul, Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming mengaku tidak menerima undangan dari DPD PDI Perjuangan Jateng terkait acara tersebut.
Usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pada Rabu (18/8/2023), Ganjar mengaku tidak diundang. Ia bahkan juga tidak mengetahui ada rapat koordinasi tersebut.
Senada dengan Ganjar, Gibran juga mengaku tak pernah mendapatkan undangan untuk hadir dalam acara rapat itu.
3. Wakil Gibran mendapatkan undangan
Tak sperti Gibran, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku mendapatkan surat undangan dan hadir dalam rapat konsolidasi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Teguh malah mengaku heran mengapa ia mendapatkan surat undangan, sementara Gibran mengaku tidak dapat undangan.
Berita Terkait
-
Kritik Keras PDIP untuk Gerindra, Golkar dan PAN; Jangan Pakai Museum dan Tempat Bersejarah untuk Politik Praktis
-
PDIP Setuju MPR jadi Lembaga Tertinggi untuk Tetapkan Haluan Negara, Bukan Ubah Sistem Pemilihan Presiden
-
Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Tidak Ingin Berkuasa Melalui Pemilu
-
Relawan Jokowi Dirikan Rumah Pemenangan Prabowo Subianto di Tanah Kelahiran Ganjar Pranowo
-
Sekjen PDIP Ingatkan Karma Politik bagi Pemimpin Tak Jujur dan Manipulatif
Terpopuler
- 6 Mobil Terbaik untuk Lansia: Fitur Canggih, Keamanan dan Kenyamanan Optimal
- 10 Mobil Mini Bekas 50 Jutaan untuk Anak Muda, Sporty dan Mudah Dikendarai
- 5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah yang Cocok untuk Multitasking dan Berbagai Kebutuhan
- 6 Motor Paling Nyaman untuk Boncengan, Cocok buat Jalan Jauh Maupun Harian
- Jesus Casas dan Timur Kapadze Terancam Didepak dari Bursa Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
Lima Petani Pino Raya Luka Berat Diduga Ditembak Keamanan Perusahaan Sawit! Begini Kronologinya
-
Ayah Tiri Dalang di Balik Pembunuhan Bocah 6 Tahun di Pesanggrahan, Ternyata ini Motifnya
-
Benarkan Alex Tewas di Tahanan, Kapolres Jaksel: Lebih Jelasnya Nanti Malam
-
KPK Ungkap 16 Kapal Hasil Akuisisi ASDP Masih Mangkrak di Galangan, Rugikan Perusahaan
-
Kematian Alvaro Kiano Nugroho: Sang Kakek Ungkap Sikap Misterius Ayah Tiri yang Ternyata Pelaku
-
Seloroh Tokoh di Lingkungan TPU Kebon Nanas, Usul Kuburan Vertikal 5 Lantai Buat Cegah Relokasi
-
Kemenag Peringatkan Risiko Jasa Nikah Siri Online: Anak Sulit Diakui dan Tak Dapat Warisan!
-
Usai Kasus ASDP, KPK Ingatkan Direksi BUMN Tak Takut Ambil Keputusan Bisnis Asal Sesuai Aturan
-
Jangan Dipendam Sendiri! Pemprov DKI Sediakan Psikolog Gratis 24 Jam untuk Warga Jakarta
-
DPR Sebut Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Sudah Proporsional dan Terukur