Suara.com - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng) mengadakan rapat konsolidasi dengan sejumlah kepala daerah di wilayah Jateng pada Selasa (15/8/2023), di Kota Semarang.
Rapat tersebut diadakan untuk membahas kondusivitas wilayah Jateng jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Namun, dua kepala daerah di Jawa Tengah yang berasal dari PDI Perjuangan tak nampak dalam rapat tersebut.
Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Tak hadirnya kedua tokoh itu lantas menimbulkan sejumlah spekulasi, apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu?
Seperti apa fakta di balk absennya Ganjar dan Gibran dalam rapat konsolidasi tersebut? Simak ulasannya berikut ini.
1. PDIP mengaku kirim undangan
Terkait tidak hadirnya Ganjar dan Gibran, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, penyelenggara sudah mengirimkan undangan. Namun ia mengaku tidak mengetahui mengapa Gibran tidak hadir di acara tersebut.
"(Gibran) diundang, cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul kepada wartawan.
Sementara terkait ketidakhadiran Ganjar, Bambang mengatakan yang bersangkutan memang tidak bisa hadir karena sedang berada di Jakarta.
2. Ganjar dan Gibran mengaku tak diundang
Berbeda dengan yang dikatakan Bambang Pacul, Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming mengaku tidak menerima undangan dari DPD PDI Perjuangan Jateng terkait acara tersebut.
Usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pada Rabu (18/8/2023), Ganjar mengaku tidak diundang. Ia bahkan juga tidak mengetahui ada rapat koordinasi tersebut.
Senada dengan Ganjar, Gibran juga mengaku tak pernah mendapatkan undangan untuk hadir dalam acara rapat itu.
3. Wakil Gibran mendapatkan undangan
Tak sperti Gibran, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengaku mendapatkan surat undangan dan hadir dalam rapat konsolidasi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Teguh malah mengaku heran mengapa ia mendapatkan surat undangan, sementara Gibran mengaku tidak dapat undangan.
“Kan undangannya langsung ke masing-masing (penerima). Saya yakin mestinya ada (untuk Gibran),” kata Teguh Prakosa usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Gedung DPRD Solo, Rabu, 16 Agustus 2023.
4. Gibran mengaku tak tersinggung
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming telah memastikan kalau dirinya tidak mendapatkan undangan rapat konsolidasi DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Putra sulung Presiden Jokowi itu lantas menduga acara tersebut hanya melibatkan kader senior PDI Perjuangan.
Namun di balik itu semua, Gibran mengaku tidak tersinggung dan tak masalah jika memang tidak diundang.
"Enggak apa-apa, human error enggak apa-apa. Santai, santai. Ketlisut (hilang)," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/8/2023).
5. Gibran tak diundang, diduga karena dekat dengan Prabowo
Tak hadirnya Gibran dalam rapat konsolidasi DPD PDI Perjuangan Jateng jelang pemilu, diduga karena Wali Kota Solo itu disebut-sebut masuk dalam radar bacawapres Prabowo Subianto.
Dugaan itu diungkapkan oleh Koordinator Nasional Relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan Santoso pada Rabu (16/8/2023).
Menurut dia, popularitas dan elektabilitas Gibran semakin hari semakin membaik, sehingga tak heran jika namanya dilirik sejumlah pihak.
Namun anggapan itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut dia, absennya Gibran tidak ada kaitannya dengan kedekatannya dengan Prabowo.
Meski begitu, Hasto tidak menjelaskan alasan sesungguhnya mengapa pada akhirnya Gibran tidak hadir dalam rapat konsolidasi itu.
6. PDIP Jateng sebut undangan hilang
Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Sumanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan surat untuk Gibran dan Ganjar. Namun, ia mengaku suratnya hilang sebelum sempat dikirimkan.
"Itu di sekretariat diundang semua. Ada ketlingsut (hilang) di sekretariat kita. Mohon maaf lah," ungkapnya pada Rabu (16/8/2023).
Kendati demikian, pihaknya menyebut tetap mengundang Ganjar meski Gubernur Jateng itu sedang di Jakarta.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
Kritik Keras PDIP untuk Gerindra, Golkar dan PAN; Jangan Pakai Museum dan Tempat Bersejarah untuk Politik Praktis
-
PDIP Setuju MPR jadi Lembaga Tertinggi untuk Tetapkan Haluan Negara, Bukan Ubah Sistem Pemilihan Presiden
-
Hasto Kristiyanto Tegaskan PDIP Tidak Ingin Berkuasa Melalui Pemilu
-
Relawan Jokowi Dirikan Rumah Pemenangan Prabowo Subianto di Tanah Kelahiran Ganjar Pranowo
-
Sekjen PDIP Ingatkan Karma Politik bagi Pemimpin Tak Jujur dan Manipulatif
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Bupati Pati dan Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Apa Kata Istana?
-
Benyamin Davnie Kutuk Oknum Guru di Serpong Pelaku Pelecehan Seksual ke Murid SD: Sangat Keji
-
Soal Tim 8 yang Diduga Ikut Lakukan Pemerasan, Sudewo: Mayoritas Kades di Jaken Tak Dukung Saya
-
Saudia Indonesia Sambut Director of East Asia & Australia Baru dan Perkuat Kolaborasi Mitra
-
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Paparkan 11 Prioritas
-
Pakai Rompi Oranye dan Tangan Terborgol, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Tenang
-
Bupati Pati Sudewo Bantah Lakukan Pemerasan Calon Perangkat Desa Usai Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Bukan Cuma Perkara Dugaan Pemerasan, Bupati Pati Sudewo Juga Jadi Tersangka Kasus DJKA
-
Nicke Widyawati Ngaku Tak Pernah Dapat Laporan Soal Penyewaan Kapal dan Terminal BBM
-
Bupati Pati Sudewo dan Tim Suksesnya Diduga Peras Calon Perangkat Desa Hingga Rp 2,6 Miliar